Minggu, 16 Desember 2018 08:05 WIB

Nasional

Disuntik Rp 5,2 T

Redaktur: Jakfar Shodik

Ilustrasi Foto

INDOPOS.CO.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar. Pemerintah telah mencairkan dana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut. Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan jauh lebih besar.

”Kita (pemerintah) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/12). Seperti diketahui, di tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya mengucurkan Rp 4,9 triliun.

Namun demikian, Ani –sapaan akrab Sri Mulyani- menyebut uang sebesar Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Melainkan dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya tetap meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit. ”Tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya, hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan akan menerima dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,6 triliun. Namun pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun saja. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya. ”Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) di 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. (far/rin/agm/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan #biaya-operasional 

Berita Terkait

Sistem Rujukan Online Mulai Urai Penumpukan Pasien

Jakarta Raya

DPD Usul BPJS Kesehatan Dibubarkan

Nasional

Hampir Capai Seratus Persen

Jakarta Raya

IKLAN