Minggu, 16 Desember 2018 08:25 WIB

Nasional

RUU Tak Selesai, DPR Tak Digaji

Redaktur: Nurhayat

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggulirkan sebuah wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Hal itu ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji. ”Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujarnya, Rabu (5/12).

”Jadi kalau ada undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” lanjutnya.

Senada, Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif menjelaskan, semua orang harus bekerja agar mendapat bayaran. Oleh sebab itu, jika tidak bekerja, maka tak layak mendapat bayaran alias gaji. ”Itukan pekerjaannya (DPR, red) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji,” terangnya.

Namun, ia menegaskan, hal tersebut baru sebatas wacana dan bukan usul resmi dari KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system. ”Sekarang merit system-kan. Jadi orang itu harus berdasarkan kinerja,” imbuhnya.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) setuju bila anggota DPR tak digaji jika undang-undang tak tuntas. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menolak wacana usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Wacana tersebut disambut oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Ia setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Sebab, pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU. ”Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah digaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” paparnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Dia kemudian mencontohkan pembahasan UU yang belum selesai karena pemerintah tidak mau hadir. UU bakal cepat selesai jika DPR dan pemerintah sama-sama sepakat. ”Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau. Dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat,” imbuhnya.

”Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji, Red) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha,” sambungnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai, Saut tidak mengerti mekanisme pengesahan RUU. Dia pun menyarankan Saut untuk belajar kembali. ”Ya mungkin dia nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, tidak semua RUU harus dijadikan undang-undang. Sebab, tidak semua hal harus diatur dalam undang-undang. ”Di negara-negara tertentu mereka sudah habis artinya peraturannya sudah diundangkan semua, rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan. Kan perlu ada kebebasan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai, apa yang diucapkan Saut tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dia menyarankan pimpinan KPK untuk lebih hati-hari berbicara. ”Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah jangan ngomong sembarangan gitu,” tuntasnya. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #ruu #dpr 

Berita Terkait

DPR Tagih Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional

Bos Century Bebas, DPR Bungkam,

Kinerja Jeblok, Rakyat Harap Maklum

Nasional

Kebut Pengesahan UU Kebidanan

Nasional

IKLAN