Politik

Empat Untungkan Jokowi, Dua Untungkan Prabowo

Redaktur: Folber Siallagan
Empat Untungkan Jokowi, Dua Untungkan Prabowo - Politik

ISU PETAHANA-Kesuksesan Asian Games 2018 untungkan Jokowi. Foto: Toni suhartono/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Terdapat enam isu atau program yang populer selama dua bulan pertama kampanye Pilpres berjalan. Dari enam itu, ada empat isu yang menguntungkan pasangan Jokowi-Ma’ruf, sementara dua isu menguntungkan Prabowo-Sandiaga.

=========

"Berdasarkan survei kami, terdapat enam isu atau program yang populer selama dua bulan kampanye Pilpres," kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar di Jakarta, Kamis (6/12). Rully mengatakan isu atau program yang populer adalah isu atau program yang memiliki tingkat pengenalan atau diketahui publik 50 persen serta memiliki tingkat kesukaan atau ketidaksukaan diatas 60 persen.

Semakin publik mengetahui suatu isu atau program serta semakin publik menyukai atau tidak menyukai suatu isu atau program, maka akan semakin populer. Berdasarkan survei LSI Denny JA, enam isu populer itu terdiri atas tiga isu yang disukai lebih dari 60 persen responden yakni penyelenggaraan Asian Games (96,5 persen), Kunjungan Presiden Jokowi kepada korban gempa dan tsunami Palu (93, 7 persen), kunjungan Jokowi ke korban gempa Lombok (94, 5 persen).

Sementara itu,tiga isu yang tidak disukai responden yakni, hoaks Ratna Sarumpaet (89,5 persen), nilai tukar dolar Rp15 ribu (84,3 persen), serta pembakaran bendera HTI (83,6 persen). Rully mengatakan karena populer, keenam isu itu memiliki efek elektoral.

Lebih lanjut, Rully juga menyebut, empat dari keenam isu tersebut dianggap memberikan efek positif ke pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Sedangkan dua isu sisanya akan memberikan keuntungan elektoral kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Adapun empat isu yang sangat memberikan efek positif bagi paslon petahana adalah penyelenggaraan Asian Games, kunjungan Jokowi ke korban gempa dan tsunami Palu, kunjungan Jokowi ke korban gempa Lombok, dan hoax Ratna Sarumpaet. Sedangkan kubu oposisi hanya untung pada isu nilai tukar dolar 15 ribu dan pembakaran bendera tauhid.

"Jadi, ini isu yang paling mengguncang pada dua bulan masa kampanye pilpres kali ini," tegasnya.

Sedangkan isu atau program yang sempat mengemuka seperti tampang Boyolali, Prabowo kunjungi korban gempa Lombok, Prabowo tidak akan impor, rapat tahunan IMF, New Prabowo, politik sontoloyo, Yusril pengacara Jokowi-Ma'ruf tidak masuk kategori populer karena tingkat pengenalan responden terhadap isu-isu itu berada di bawah 50 persen dan mayoritas di antara isu itu memiliki tingkat disukai atau tidak disukai publik dibawah 60 persen.

Survei LSI dilakukan 10-19 November 2018, dengan melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan kuisioner, di mana tingkat margin of error survei plus minus 2,9 persen.

Secara terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Jakarta Hendri Satrio mengatakan tim sukses hendaknya menjual program dan keunggulan calon presiden-wakil presidennya, bukan memprovokasi pendukungnya untuk menjelekkan dan menyerang lawan.

"Kultur masyarakat Indonesia masih mengikuti tokoh dan panutannya. Kalau panutannya adem ayem maka mereka juga adem," kata Hendri di Jakarta, Kamis (6/12).

Ia menilai dinamika menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 semakin tidak terkendali layaknya rem blong. Saling serang, saling ejek, saling hina, saling caci, dan saling benci terus menggema baik di jagat nyata maupun jagat maya.

Diskusi, perdebatan atau polemik yang substantif, yang diharapkan menambah wawasan publik sekaligus menjadi pertimbangan untuk memilih sama sekali belum ada.

"Itu menjadi kegagalan yang diciptakan timses, padahal kegagalan timses notabene adalah kegagalan capres dan cawapres 2019," ujar pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.

Menurut dia, model-model kampanye yang tidak sehat, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, adu domba, harus dihentikan sehingga tidak merusak masyarakat terlebih mengancam persatuan mengingat masa kampanye masih sekitar empat bulan lagi.

Di sisi lain, ia menyarankan badan dan lembaga negara untuk mendinginkan suasana. BNPT, BSSN, Bawaslu, TNI, Polri, melalui bidang siber mereka setiap hari tidak boleh berhenti menyampaikan pesan damai melalui medsos.

Selain itu, kata Hendri, perlu ada semacam relawan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk dari kalangan milenial melawan upaya-upaya perpecahan itu, baik di alam nyata maupun maya. (ant/jpc)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Kapolri Tegaskan Larang Aksi Unjuk Rasa di MK

Politik / Mendagri Sebut Tak Ada Penggelembungan Data Kependudukan

Headline / Sidang MK Ditutup saat Adzan Subuh Berkumandang

Headline / Sidang Ketiga, Akses Jalan Depan Gedung MK Tetap Dibuka

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan


Baca Juga !.