KPK Ingatkan Transparansi Pengelolaan Anggaran

INDOPOS.CO.ID – SEMENTARA itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Pemkot Bekasi agar maksimal mengelola anggaran. Salah satunya, setiap belanja daerah agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

”Pembahasan anggaran sebaiknya lebih transparans. Agar masyarakat tahu keperluan uang itu untuk apa!. Apalagi, sekarang nilai APBD-nya (Kota Bekasi) mencapai Rp 6,6 triliun,” terang Ketua KPK Agus Rahardjo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kota Bekasi, Minggu (9/12).

Baca Juga :

Dengan transparansi anggaran, ujar Agus juga, masyarakat bisa mengawal mandat yang sudah diberikan kepada eksekutif dan legislatif. Bahkan, ujar Agus lagi, dirinya sudah meminta secara khusus kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membangun sistim pemerintahan yang bersih. 

Salah satu yang perlu dicegah adalah pemberian hadiah atau uang terima kasih kepada para pejabat daerah tersebut. Termasuk mengimbau setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar transparans. ”Karena kasus korupsi paling banyak adalah penyuapan,” paparnya juga.

Baca Juga :

Selain itu, Agus juga mengaku pihaknya tengah mengintensifkan peran  ‘Mister Blowing’ dalam menguak sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Tanah Air. ”Sistim Mr Blowing memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat luar untuk memberikan laporan kepada kami terkait tindak korupsi. Ini kontrol yang baik sekali,” cetusnya.
      

Agus menjelaskan, Mr Blowing System dapat memanfaatkan sejumlah instrumen penegakan hukum yang kini disediakan oleh negara seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Ombudsman dan lainnya sesuai dengan tingkatan bila menemukan kasus penyelewengan anggaran yang ingin dilaporkan.
      

Baca Juga :

”Tinggal Mr Blowing ini mau buat laporan ke mana? Ada yang selesai di tingkat daerah. Kalau maju lebih besar lagi bisa diselesaikan ke KPK, Polri, Kejagung, Ombudsman dan lainnya. Silakan pilih mekanisme itu,” ungkapnya lagi.        

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku dalam peringatan Hakordia 2018 ini, pihaknya memperkenalkan sistem pelaporan dugaan korupsi. Jadi, kata dia juga, apabila warga melihat ada kejanggalan dalam suatu proyek atau pelayanan publik bisa langsung dilaporkan melalui sistim online tersebut.      

”Laporan indikasi tindak korupsi di Kota Bekasi oleh warga sudah kami sediakan secara online,” katanya juga.
Dia juga menjamin, setiap warga Kota Bekasi yang melaporkan akan dijaga kerahasiaan identitasnya. Lantaran, sistem online ini memberikan kemudahan tanpa menyebutkan identitas pelapor.

Menurutnya lagi, pelaporan online dugaan tindakan korupsi di Kota Bekasi ini dibangun lewat komitmen dan integritas. ”Mudah-mudahan kami dijauhi dari masalah hukum,” tandasnya. (dny)

 

Komentar telah ditutup.