Jakarta Raya

Kasus Korupsi Reklamasi Belum Tuntas

Redaktur: Darul Fatah
Kasus Korupsi Reklamasi Belum Tuntas - Jakarta Raya

Foto : Dok. INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Budget Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menduga pengembang mengucurkan dana besar untuk memuluskan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Total dana yang sudah dikucurkan mencapai triliunan rupiah.

"Uang triliunan sudah dikeluarkan pengembang sejak 2014 sampai sekarang. Makanya mereka mati-matian berusaha agar proyek reklamasi dilanjutkan," kata Amir, kemarin (9/12).

Amir mengungkapkan, dana dari pengembang tersebut di antaranya digunakan membangun pulau reklamasi. "Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK menuntaskan kasus reklamasi itu," kata dia.

Di sisi lain, publik juga sedang menunggu rampungnya penggodokan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022. Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Apakah Anies konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji kampanyenya pada Pilgub 2017 lalu.

Sebenarnya, sambung Amir, soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau tidak. Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan pengembangan kawasan strategis pantai ibu kota negara.

"Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehingga diperlukan kehati-hatian.Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi," tambah Amir.

Perkembangan terkahir dari kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta yakni pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. "Sudah dilakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Penyidik Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebulan sebelum pemeriksaan terhadap Luhut. Bahkan pemeriksaan kedua pejabat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu dilakukan di luar Polda Metro Jaya lantaran mencocokkan agenda Luhut dan Susi.

Adi mengungkapkan, pemeriksaan Luhut guna mengklarifikasi penerbitan Surat Menko Maritim Nomor : S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Terkait hal itu,sambung Adi, polisi membutuhkan nilai jual obyek pajak (NJOP) terkait lahan reklamasi termasuk kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu diklarifikasi. Polisi juga memeriksa pihak pengembang yang menjadi temuan penyidik.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI Jakarta senilai Rp 3,1 juta per meter, namun realisasinya mencapai kisaran Rp 25 juta per meter hingga Rp 30 juta per meter.

Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut. Polisi juga telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan Djalil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (wok)

Berita Terkait

Jakarta Raya / Reklamasi Masih Disoal

Jakarta Raya / Pengelolaan Reklamasi oleh Jakpro Dianggap Ilegal

Jakarta Raya / Pergub Reklamasi Dianggap Inkonsistensi


Baca Juga !.