Nasional

Komisi VI Desak PT Pupuk Indonesia Diaudit

Redaktur: Nurhayat
Komisi VI Desak PT Pupuk Indonesia Diaudit - Nasional

Ilustrasi Gedung DPR RI. Dok.INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi VI DPR RI mendesak agar pihak berwenang turun tangan melakukan audit ke PT Pupuk Indonesia. Pasalnya, tidak sinkronnya data soal produksi padi di Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu buntut dari ultimatum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terkait utang yang tembus Rp 5.271 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nurzahedi mengatakan, ada perbedaan data Kementan dengan data BPS soal produksi padi tahun 2018. Kementan mengklaim, produksi padi pada 2018 mencapai kisaran 80 juta ton. Sementara itu, dari metode penghitungan kerangka sampel area, BPS melansir produksi padi hanya 56,54 juta ton di periode yang sama.

”Kenapa ada perbedaan data antara Kementan dan BPS ini? Kan harus ada audit. Apakah metode penghitungan yang berbeda? Atau permasalahannya dimana. Publik harus tahu ini,” ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/12).

Pentingnya audit dilakukan ke PT Pupuk Indonesia, sambung politisi Partai Gerindra itu, berkaitan erat dengan penganggaran pupuk subsidi dalam negeri. Politikus yang berasal dari Dapil Riau II itu mengungkap, subsidi pupuk di tahun 2018 mencapai Rp 28,5 triliun. Lalu pada 2019, subsidi pupuk ditingkatkan menjadi Rp 29,5 triliun. Tapi output-nya, tambah pria yang akrab disapa Eddy Tanjung itu malah menunjukkan produksi padi yang tidak sinkron antara BPS dan Kementan.

Dengan kata lain, data yang mana yang digunakan untuk menentukan subsidi pupuk yang digunakan dan dalam posisi ini, vendornya adalah PT Pupuk Indonesia. ”Jangan sampai metode penghitungan dijadikan cara untuk bermain-main anggaran pupuk subsidi. Karena itu kami desak agar pihak berwenang lebih aktif soal ini,” cetusnya.

Dia menguraikan, PT Pupuk Indonesia mengklaim hingga akhir Desember 2018 ini sudah mendistribusikan 8.345.804 ton pupuk Subsidi atau sekitar 88 persen dari target yang dicanangkan pemerintah. Terlepas dari angka penyaluran pupuk subsidi diatas 80 persen, dirasa perlu agar pihak berwenang melakukan audit, karena faktanya ada data yang tidak sama antara Kementan dengan BPS produksi padi tahun 2018.

Masih menurut Eddy Tanjung, pada awal 2017 lalu, ada laporan hasil kajian kebijakan subsidi di bidang pertanian yang terbit pada awal Maret. KPK menemukan kerawanan korupsi di program subsidi di antaranya, adalah perencanaan alokasi pupuk dan benih bersubsidi, mekanisme penetapan harga pokok penjualan (HPP) dan pengawasan yang tak maksimal.

Kajian itu, lanjutnya, menyatakan mekanisme penetapan HPP dapat membuka celah transaksional. Selama ini, HPP terbagi menjadi dua yakni HPP awal oleh Kementerian Pertanian dan HPP yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”KPK menyebut peluang transaksional kental muncul saat proses penilaian riil HPP, terutama saat menentukan komponen biaya produksi yang layak masuk sebagai penyusun HPP. Ini yang harus diperdalam,” ujarnya. 

Celah korupsi, sambung Eddy Tanjung, berdasarkan dari hasil kajian tersebut, semakin terbuka karena aturan yang digunakan dalam mengevaluasi komponen HPP pupuk bersubsidi relatif umum dan multitafsir. Masih menurut kajian tersebut, dibeberkan perbandingan HPP antara pemerintah dengan BPK. Salah satu contohnya adalah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Perusahaan itu mengendalikan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). HPP awal Pusri Palembang untuk pupuk area sepanjang 2013-2015, misalnya, memiliki harga yang berbeda per tonnya dengan HPP hasil audit. Ini terdiri dari Rp 2,60 juta/ton (HPP awal) dengan Rp 3,48 juta/ton (HPP audit); Rp 2,79 juta/ton (HPP awal) dengan Rp 4,27 juta/ton (HPP audit); serta Rp 4,18 juta/ton (HPP awal) dengan Rp 4,93 juta/ton (HPP audit).

Selain itu, KPK juga menemukan gap antara perencanaan dengan anggaran yang dialokasikan sehingga menimbulkan pelbagai masalah turunan. Hal itu juga menimbulkan isu kelangkaan pupuk bersubsidi. Salah satunya adalah nilai pupuk usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kementerian Pertanian yang berbeda di tingkat usulan dan alokasi. Dalam kajian itu disebutkan hal itu terjadi sepanjang 2014-2016 yakni Rp 36,06 triliun (usulan) dengan Rp 21,04 triliun (alokasi); Rp 43,75 triliun (usulan) dengan Rp 35,70 triliun (alokasi); dan Rp 63,07 triliun (usulan) dengan Rp 30,06 triliun (alokasi). ”Harapan kami, ini permasalahan pupuk harus benar-benar di selesaikan. Jangan setiap tahun bermasalah terus di pupuk subsidi dan petani kita terus jadi korban,” terang Eddy. 

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI mengultimatum Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Hal itu terkait utang yang tembus Rp 5.271 triliun per September 2018. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asaman Natawijana menegaskan utang BUMN jangan sampai dibebankan kepada masyarakat. ”Jangan sampai dilimpahkan ke rakyat nanti utang itu, karena itu utang perseroan,” ucapnya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (12/12).

Politisi Partai Demokrat itu menilai, kendati ada beberapa utang BUMN yang ditanggung oleh negara namun, tetap BUMN yang bersangkutan harus mulai membayarnya. ”Ada yang dijamin pemerintah dan ada yang tidak dijamin pemerintah. Nah, kita mau tahu itu, tapi kalau tidak bayar kan yang tanggung jawab pemerintah juga,” tegasnya. (aen)

 

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.