Kejagung Bantah Tolak SPDP

INDOPOS.CO.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pihaknya menolak Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan Bareskrim Polri terkait kasus Gunawan Jusuf. Diketahui Polri tengah menangani kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha asal Singapura, Toh Keng Siong terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Pihak Kejagung justru mempersilakan Polri untuk mengirim kembali SPDP terkait kasus tersebut, lantaran SPDP yang sebelumnya dikembalikan kepada pihak Polri. Kepala Pusat Penerangan Kejagung, Mukri mengatakan pihaknya mengembalikan SPDP kasus Gunawan Jusuf lantaran SPDP tersebut dikirim pada 2017, namun hingga 2018 penyerahan SPDP tersebut tidak diikuti dengan pengiriman berkas perkara. ”Berkas perkaranya tidak dikirimkan oleh penyidik, sehingga sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) kita, SPDP tersebut kita kembalikan ke penyidik,” ungkap Mukri, Kamis (13/12).

Baca Juga :

Dia menjelaskan, sesuai putusan MK, ketika penyidik Polri melakukan penyidikan, maka dalam waktu tujuh hari penyidik harus mengirimkan SPDP ke Kejaksaan. Kemudian setelah SPDP dikirimkan, maka dalam satu bulan harus dikirimkan berkas perkara. ”Kemudian kita memberikan Formulir P17, itu menanyakan perkembangan penyidikan. Nanti satu bulan lagi kalau tidak ada berkas perkara itu kita kembalikan SPDP-nya,” terang Mukri.

Menurutnya prosedur ini diatur dalam Perja 036/ A/ 09/ 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Karena itu Mukri menegaskan, prosedur semacam ini diterapkan pada perkara-perkara lain. Namun demikian Mukri menyebut bahwa aturan ini hanya bersifat administrasi saja, dan karena itu meski SPDP sudah dikembalikan, polisi tetap bisa melakukan penyidikan kembali. ”(SPDP) dikirimkan lagi kita tetap terima,” tegas Mukri.

Baca Juga :

Hotman Tertangkap di Desa Ambar Salengkat

Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Polisi Daniel Silitonga mengatakan pihaknya sudah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini ke Kejagung. Namun, SPDP yang dilayangkan Bareskrim ditolak oleh Kejaksaan Agung tanpa dijelaskan alasannya.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo juga mengatakan, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dengan melibatkan pihak lain. Menurutnya, saat ini masih proses koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya permintaan data ke Singapura dan Hongkong untuk mencari bukti-bukti kasus itu. (aen)

Baca Juga :

Komentar telah ditutup.