Nasional

Jalur Cepat di Musim Haji 2019

Redaktur: Nurhayat
Jalur Cepat di Musim Haji 2019 - Nasional

Lukman Hakim Saifuddin

INDOPOS.CO.ID - Jalur cepat (fast track) dalam layanan imigrasi Arab Saudi dihasilkan dan akan diterapkan pada 2019 nanti. Hal itu hasil penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, untuk tahun depan pihaknya akan mengupayakan agar jamaah haji Indonesia tidak menunggu lama lagi saat melakukan proses imigrasi di bandara. ”Jadi ini proses yang kita upayakan untuk mempercepat proses dan itu artinya bisa menghemat stamina jamaah haji kita agar mereka bisa lebih konsentrasi beribadah,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan kebijakan fast track (jalur cepat) dalam proses keimigrasian. Tahun lalu, kebijakan ini sudah diuji coba pada pada 70 ribu jamaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Untuk tahun depan, kata dia, kebijakan tersebut akan diupayakan untuk diterapkan di 13 embarkasi yang ada di tanah air. Sehingga jamaah haji tidak perlu menunggu lama lagi hingga delapan jam di bandara saat melakukan proses imigrasi. ”Harapannya ketika jamaah tiba di Jeddah atau di Madinah mereka tidak harus menunggu 7 sampai 8 jam lagi untuk proses imigrasi. Tapi mereka turun kemudian mereka bisa langsung menuju busnya masing-masing untuk menuju hotel,” ucap Lukman.

Selama ini, menurut Lukman, di Indonesia proses imigrasi di Bandara Jeddah Madinah bisa memakan waktu berjam-jam . Karena, dalam satu kotor jumlahnya bisa mencapai 400 jamaah haji. Namun, dengan adanya kebijakan tidak perlu lagi menunggu lama. Dengan jalur ini, lanjutnya, rekam biometrik jamaah haji Indonesia dilakukan di Indonesia oleh petugas Arab Saudi. 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menguraikan, salah satu butir penting lainnya dalam perjanjian tersebut adalah penetapan kuota haji. Tahun depan, kuota haji Indonesia sama dengan tahun ini, yakni 221 ribu jamaah.

Menurut Lukman, Indonesia menjadi negara pengirim jamaah haji di kawasan Asia pertama yang diundang Kerajaan Saudi untuk menandatangani MoU itu. ”Tak benar bila dikatakan Arab Saudi tak meloloskan permintaan Indonesia terkait penambahan kuota haji,” jelasnya.

Dia mengatakan, Kemenag tidak mengajukan penambahan kuota haji sebelum jumlah tenda dan toilet di Mina ditambah. Sebab, jumlah tenda dan toilet di Mina sekarang saja tidak sebanding dengan kuota haji saat ini. Menurutnya, ketika jumlah tenda dan toilet amat terbatas, menambah kuota haji justru akan menimbulkan tragedi kemanusiaan bagi jamaah. Kuota haji yang tidak mengalami kenaikan berpotensi membuat antrean haji makin panjang. Saat ini rekor antrean ada di Kabupaten Bantaeng. Yakni, sampai 2058 atau 39 tahun lagi. Kuota jamaah haji di Kabupaten Bantaeng dipatok 185 jamaah. Sementara itu, ada 2.227 jamaah yang sudah mendaftar.

Kemudian, lanjutnya, di Kabupaten Sidrap, kuota haji sudah terisi hingga 2057 atau 38 tahun ke depan. Lalu, di Kabupaten Pinrang antrean haji hingga 2055. Di kabupaten ini kuotanya ada 360 jamaah dan yang sudah mendaftar ada 12.891 orang. ”Saya tidak akan mengajukan penambahan kuota sebelum pemerintah Arab Saudi menambah fasilitas tenda dan toilet. Karena selama ini fasilitas tersebut belum cukup memenuhi jamaah haji kita,” pungkasnya.

Disinggung soal berapa besaran biaya haji nantinya, apakah tetap menggunakan kurs dollar Amerika atau rupiah? Lukman enggan berkomentar.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya menargetkan dana pengelolaan ibadah haji pada tahun depan mencapai Rp 121 triliun di 2019. Hingga saat ini, total dana kelolaan haji telah mencapai Rp 110 triliun. ”Tahun ini kami kelola Rp110 triliun, tahun depan naik Rp11 triliun menjadi Rp 121 triliun, karena kemampuan umat Islam di Indonesia secrara finansial yang mampu pergi haji ini kan terus meningkat,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/12).

Anggito menyebut, porsi investasi pada tahun depan diperkirakan akan berubah. BPKH menargetkan dana haji yang dialokasikan di surat berharga akan berkurang menjadi 30 persen. Sedangkan 20 persen sisanya akan diinvestasikan secara langsung untuk kepentingan haji, baik di domestik maupun di dalam negeri. Sementara 50 persennya tetap ditempatkan di perbankan. ”Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja,” jelasnya.

Saat ini menurut Anggito, belum ada dana yang diinvestasikan secara langsung pada proyek infrastruktur. Pada tahun ini, sekitar 62 triliun dana kelolaan haji masih ditempatkan di perbankan, sedangkan sisanya dialokasikan ke surat berharga syariah. ”Dari total dana haji 2018, 50 persen (Rp 55 triliun, Red) di BPS-BPIH plus Rp 7 triliun, sisanya di surat berharga negara syariah, belum ada investasi langsung, termasuk di infrastruktur,” urainya.

Ditambahkan anggota Badan Pelaksana BPKH, Iskandar Zulkarnain, jika ada investasi langsung ke infrastruktur di kemudian hari, pihaknya ingin investasi itu digunakan untuk membiayai infrastruktur khusus yang terkait haji seperti pemondokan haji. Terkait dana haji yang disimpan di surat berharga syariah negara (SBSN) yang bisa saja dana itu digunakan untuk proyek infrastruktur, Iskandar mengatakan BPJH tidak memiliki tujuan itu. ”Kalau di Sukuk/SBSN itu tidak didedikasikan untuk itu (infrastruktur). (Sukuk) itu kan di pemerintah, bukan di BPKH,” kata dia.

Iskandar mengaku, pihaknya terus mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dana haji Salah satu upaya untuk itu adalah penggunaan rekening virtual (virtual account/VA) bagi calon jemaah haji yang sudah dan akan mendaftar. VA juga akan diberikan kepada jamaah tunggu (sudah mendaftar) yang saat ini berjumlah 3,9 juta orang. ”Targetnya 50 persen total jamaah tunggu akan kami verifikasi hingga selesai pada 2019 dan diberikan VA,” kata Iskandar.

Rekening virtual akan mencatat saldo setoran awal jamaah ditambah nilai manfaat dari dana haji yang sudah disetorkan. Pemilik rekening virtual dapat memantau langsung penggunaan dana yang telah disetorkan dan juga nilai manfaatnya. (aen)

Berita Terkait

Nasional / Pelunasan Biaya Haji Tahap II Dibuka

Daerah / Pacu Penuhi Standar Layanan Embarkasi Haji

Daerah / Tak Lunasi BPIH, 137 Calhaj Pekanbaru Batal Berangkat

Daerah / Keberangkatan Haji dari Kertajati

Nasional / Tahun Ini Jamaah Haji Akan Nikmati Tenda Ber-AC di Arafah


Baca Juga !.