Nasional

DPR Akan Kebut Revisi UU Perkawinan

Redaktur: Nurhayat
DPR Akan Kebut Revisi UU Perkawinan - Nasional

INDOPOS.CO.ID - DPR RI segera mengubah Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemungkinan akan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya yakni, tiga tahun. Hal diatas dilayangkan langsung Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/12).

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, pihaknya menyambut baik putusan MK yang memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi DPR dan pemerintah untuk mengubah/merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan hukum (legal policy) lembaga pembentuk undang-undang atau DPR. ”Akan diupayakan kurang dari tiga tahun DPR dan pemerintah merubah atau merevisi UU Perkawinan itu,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan, batas usia pernikahan itu merupakan aturan yang bisa berubah sesuai perkembangan hukum dalam masyarakat. Jadi, kata Bamsoet, DPR akan mengkaji ulang jika nantinya ada perubahan dalam perkembangan hukum, baik oleh Badan Legilasi (Baleg) DPR ataupun oleh Komisi III DPR.

”DPR akan bersinergi dengan pemerintah/Kementerian terkait untuk bersama-sama melakukan pembahasan mengenai batasan umur menikah yang ideal untuk perempuan dan laki-laki, guna mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, mengingat saat ini pernikahan di usia dini sangat marak terjadi di Indonesia,” tuturnya.

Terpisah, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Sri Danti Anwar juga mengaku setuju bila perubahan itu cepat dilaksanakan. Menurutnya, hal tersebut akan mampu menekan angka pernikahan usia anak di Indonesia yang termasuk tinggi di dunia.

”Angka pernikahan usia anak di Indonesia termasuk tinggi, 27,6 persen dari sekitar 83,9 anak Indonesia atau sekitar 23 juta orang menikah di usia anak, angka itu tertinggi nomor tujuh di dunia, dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja,” jelasnya ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Sri Danti menegaskan, putusan MK itu menjadi pegangan bagi KPPPA dan pihak terkait lainnya untuk mencegah diskriminasi dalam hal perkawinan. ”Dalam pasal 7 itu disebut usia perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, tentu itu ada diskriminasi, kalau kami menilai usia layak menikah adalah 18 tahun sesuai UU Perlindungan Anak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, meskipun sudah ada dukungan dari sudut pandang hukum, namun semua pihak di Indonesia harus bergerak untuk mencegah perkawinan usia anak. ”Pernikahan usia anak itu tidak simpel, walaupun ada aspek hukum tapi ada aspek sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak,” terangnya.

”Misal ada adat di daerah yang mengatakan kalau tidak menikah di usia anak akan menjadi perawan tua, lalu karena terbatasnya akses pendidikan sehingga pernikahan usia anak dianggap menjadi solusi keluar dari kemiskinan, dan juga karena anak-anak menjadi korban pornografi serta pergaulan bebas sebagai efek dari perkembangan teknologi,” paparnya.

Sri Danti menambahkan, pihaknya akan segera melakukan tindakan mengawal revisi UU tersebut supaya segera disahkan oleh DPR RI. ”Meskipun dibatasi tiga tahun pasti berlaku sesuai UU Perlindunga Anak, tentu kami berharap itikad baik semua pihak agar revisi itu segera terlaksana secepat mungkin,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KPAI, Susanto menyatakan, pihaknya menilai hal itu merupakan keseriusan pemerintah menghapus pernikahan dini. ”KPAI mengapresiasi MK yang telah mengabulkan untuk mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan, yaitu 16 tahun. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR dalam waktu tiga tahun untuk mengubah batas usia perkawinan ini. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menghapus perkawinan usia anak,” tuturnya, kemarin.

Ia mengatakan, batasan usia perkawinan yang ada dalam UU Perkawinan Nomor No 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 adalah 16 tahun. Namun, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak. ”Padahal dalam UU Perlindungan Anak, 'usia anak' adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perkawinan usia anak diperkirakan akan menjadi salah satu masalah yang berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Tahun 2015 menunjukkan bahwa 23 persen perempuan berusia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. ”Umumnya anak yang menikah usia anak, pendidikannya rendah, bahkan putus sekolah. Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pernikahan dini dinilai dapat berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita. Selain itu, perkawinan anak berdampak pada kualitas keluarga, padahal mereka akan mengasuh anak di kemudian hari. Oleh sebab itu, ia menyambut baik putusan MK tersebut. Sebab, diharapkan akan meningkatkan indeks kualitas SDM Indonesia dan meningkatnya kesempatan perempuan menempuh pendidikan 12 tahun.

”Maka, putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia ke depan, karena putusan tersebut akan memberikan ruang bagi perempuan menempuh pendidikan 12 tahun, meningkatkan skill dan akan semakin matang baik aspek biologis maupun psikis,” tutupnya. (aen)

TAGS

Berita Terkait

Nasional / DPR Kritisi Kesejahteraan 439 Ribu Honorer

Nasional / ICW Luncurkan Platform Digital Rekam Jejak Anggota DPR RI

Nasional / DPR-Mendag Memanas Bahas Etanol

Nasional / Kondisi Politik Eknomi Jangan Ganggu Basarnas


Baca Juga !.