Internasional

Senat AS Keluarkan Dua Resolusi, Hentikan Bantuan Militer Kepada Saudi

Redaktur: Indra Bonaparte
Senat AS Keluarkan Dua Resolusi, Hentikan Bantuan Militer Kepada Saudi - Internasional

TARIK PASUKAN - Dua Senator Bernie Sanders (depan) dan Mike Lee (belakang) sedang memberi keterangan pers terkait dua resolusi yang dihasilkan, salah satunya meyebutkan Pangeran MBS harus bertanggungjawab dalam pembunuhan Khashoggi. (FOTO : MANDEL NGAN / AFP)

INDOPOS.CO.ID – Melalui pemungutan suara pada Kamis (13/12), akhirnya Senat AS meloloskan  Resolusi Pertama untuk mengakhiri dukungan militer AS terhadap Koalisi Arab Saudi- Uni Emirat Arab dalam Perang Yaman. Resolusi ini menentang tekad pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mempertahankan dukungannya terhadap Saudi dalam melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Bukan hanya itu, resolusi kedua yang dihasilkan dari pemungutan suara itu juga menyatakan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammed bin Salman (MBS) bersalah atas pembunuhan jurnalis senior Saudi, Jamal Khashoggi. Dilansir dari AFP dan BBC, inilah untuk pertama kalinya sebuah kamar dari Kongres AS setuju untuk menarik pasukan AS dari konflik militer di Yaman, sesuai Undang Undang Kewenangan Perang Tahun 1973 War Powers Act yang membatasi wewenang Presiden AS untuk menempatkan pasukan militer AS ke wilayah konflik, tanpa melalui persetujuan Kongres AS.

Resolusi bersejarah ini mendapat mayoritas dukungan di Senat dengan perolehan suara 56 suara senator melawan 41 suara senator yang menentang resolusi itu. Voting resolusi soal konflik Yaman ini digelar pada hari yang sama, Kamis (13/12), dengan voting untuk kasus pembunuhan wartawan senior  Jamal Khashoggi. Dalam voting itu, suara bulat senat memutuskan kalau Pangeran MBS bersalah dalam kasus pembunuhan Khashoggi. Dalam Resolusi Kedua itu, Senat AS bersikeras menyatakan bahwa Kerajaan Saudi harus diminta pertanggungjawabannya. Bukan hanya itu, Senat AS juga meloloskan amandemen untuk resolusi yang melarang pengisian ulang bahan bakar untuk pesawat-pesawat bukan milik AS dalam konflik di Yaman.

Resolusi yang sebelumnya berbentuk rancangan undang-undang (RUU) lalu kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) tersebut, awalnya diajukan senator dari negara bagian Vermont, Bernie Sanders, dan senator dari negara bagian Utah, Mike Lee. Sanders merupakan senator independen, namun belakangan membentuk kaukus dengan para senator dari Partai Demokrat. Sedangkan Lee berasal dari Partai Republik yang menaungi Trump. 

”AS tidak akan berpartisipasi lagi dalam intervensi koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang telah memicu krisis kemanusiaan terparah di Bumi ini. Hari ini kita memberitahu rezim zalim di Arab Saudi sana, bahwa kita tidak akan menjadi bagian dari petualangan militer mereka,” tegas Sanders di hadapan para senator AS pada Kamis (13/12) waktu setempat.

Sanders menggambarkan, hasil pemungutan suara tersebut menjadi sinyal kepada dunia, bahwa AS tidak akan terus menjadi bagian dari bencana kemanusiaan terburuk di muka bumi ini, termasuk di Yaman. Kedua resolusi tersebut mengirim pesan yang kuat bahwa bagi mayoritas senator, status quo dengan Arab Saudi tidak lagi dapat diterima.

”Saya harap kami mengirim pesan yang kuat dengan menyampaikan resolusi ini. Bahwa kami akan membawa perdamaian ke negara itu (Yaman), dan Kongres AS akan menegaskan kembali otoritas konstitusionalnya bahwa lembaga inilah (senat) yang membuat perang, dan bukannya presiden,” papar Sanders, seperti dikutip dari The Hill, Jumat (14/12).

Namun kedua resolusi ini perlu diloloskan di tingkat Senat dan House of Representatives (HOR) atau DPR AS agar bisa diteruskan ke meja Trump untuk ditandatangani. Kendati demikian, kecil kemungkinan bagi Trump untuk menandatangani resolusi ini menjadi sebuah undang-undang. Tanpa menjadi undang-undang, maka resolusi ini tidak bersifat mengikat, dan hanya menyerukan kepada Presiden Trump untuk menarik seluruh pasukan AS yang terlibat dalam perang di Yaman dalam waktu 30 hari sejak resolusi itu dibuat. Kecuali pasukan AS yang sedang memerangi kelompok teroris masih dibolehkan berlama-lama di Yaman.

Presiden Trump sendiri mengatakan akan memveto resolusi itu, dan resolusi tidak mungkin bisa disahkan oleh House of Representatives (DPR AS). Pemerintahan Trump berpendapat, resolusi itu akan melemahkan dukungan AS untuk pasukan koalisi yang dipimpin Saudi yang sedang melawan pemberontak Houthi, yang didukung Iran di Yaman. Namun Senator Sanders memperkirakan resolusi tersebut akan menembus DPR begitu Partai Demokrat secara formal mengambil alih suara mayoritas di lembaga tersebut pada Januari 2019 mendatang,  menyusul kemenangan telak mereka dalam pemilu sela sebulan lalu.

Resolusi ini sendiri sempat mendapat perlawanan sengit dari sejumlah senator Republikan, termasuk Ketua Mayoritas Mitch McConnel yang menyebut resolusi itu terlalu jauh menyimpang. Bahkan McConnel justru menyarankan agar anggota Kongres AS ”tidak memancing perkelahian” dengan pihak  eksekutif. Namun faktanya, tujuh senator dari Partai Republik yang menaungi Trump bergabung dengan para Senator Demokrat untuk mendukung resolusi itu.

Seperti diketahui, sejak perang saudara pecah di negeri itu pada 2015 lalu, tercatat hampir 10 ribu orang tewas dan 10.560 orang terluka. Di sisi lain, ribuan warga sipil tewas karena kelaparan. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley mengatakan sekitar 14 juta jiwa atau hampir setengah dari total penduduk Yaman terancam kelaparan akut. Perang saudara pecah ketika Houthi menyerbu dan menguasai Istana Kepresidenan di Kota Sanaa, membuat Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour Hadi kabur ke luar negeri. Atas permintaan Presiden Hadi, koalisi Saudi bersama Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain, Pakistan balas menggempur Houthi di Yaman dengan serangan udara yang tak hanya menewaskan pemberontak, tapi juga warga sipil. (mel/rmol/ant/afp)

Berita Terkait

Internasional / Erdogan Minta Perlihatkan Mayat Khashoggi


Baca Juga !.