Politik

Gerindra Dorong Perubahan UU Perkawinan 

Redaktur: Novita Amelilawaty
Gerindra Dorong Perubahan UU Perkawinan  - Politik

PEJUANG PEREMPUAN-Ketua DPP Bidang Advokasi Perempuan Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Foto: DOK INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ketua DPP Bidang Advokasi Perempuan Partai Gerindra Rahayu Saraswati memastikan, persoalan yang timbul akibat tingginya perkawinan anak menjadi pertimbangan utama perubahan UU Perkawinan.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. 

MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. 

MK memberi tenggat waktu 3 tahun bagi  pembuat undang-undang melakukan perubahan tentang UU Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. 

"Gerindra memastikan mendorong perubahan UU, dengan memperhatikan angka perkawinan anak yang dampak negatifnya sangat luas mulai dari peningkatan angka KDRT sampai angka kematian ibu dan bayi," ujarnya, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Menurutnya, perkawinan anak juga menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan. Salah satunya tidak terselenggaranya kewajiban mereka menyelesaikan sekolah 12 tahun.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu, membuka ruang dialog secara terbuka kepada siapapun untuk menentukan batas usia pernikahan perempuan dalam perubahan UU tersebut.

"Tapi menjadi aneh jika ada yang mendorong untuk batas usia di bawah 18 tahun. Karena definisi anak menurut UU Perlindungan Anak adalah di bawah 18 tahun, sehingga akan berkesan mendukung perkawinan anak," jelas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Setiap perubahan perundang-undangan menjadi tanggung jawab DPR RI dan pemerintah. Namun menurutnya peluang pembahasan perubahan UU Perkawinan pada periode DPR dan pemerintahan saat ini sangat kecil.

"Saya berharap pemenang pemilu legislatif dan presiden mendatang memiliki keinginan yang kuat (political will) untuk mendorong percepatan pembahasan perubahan UU Perkawinan ini di tahun pertama pemerintahannya nanti," tukas Saraswati. (dan)

Berita Terkait

Politik / Soal Cawagub, Gerindra Rugikan Prabowo-Sandi

Megapolitan / Tawuran Terulang karena Pengangguran

Megapolitan / Gerindra Kembali Bermanuver, Cawagub PKS Tipis Harapan

Politik / Lagi, Prabowo Ungkit Negara Gagal


Baca Juga !.