Eni Akui Terima Uang Rp 4,7 Miliar untuk Biaya Munaslub dan Pilkada Suaminya

INDOPOS.CO.ID – Terpidana kasus suap PLTU Riau-1, Johannes B Kotjo bersaksi di sidang terdakwa Eni Maulani Saragih. Dalam persidangan Kotjo mengaku memberikan uang sebesar Rp 4,7 miliar kepada Eni untuk membantu acara Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Golkar dan untuk membiayai suami Eni dalam Pilkada Temanggung.

“Uang Rp 4,7 miliar itu, Rp 2 miliar untuk Munaslub Golkar dan Rp 2 miliar‎ untuk bantu biaya pilkada suami terdakwa. Itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan proyek ini. Itu murni sumbangan saya untuk bantu terdakwa di Pilkada suaminya,” kata Kotjo saat memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Dalam hal ini, Eni pun mengakui jika dirinya menerima uang tersebut. Namun, Eni menolak jika uang tersebut dikatakan sebagai suap kepada dirinya. Ia mengatakan uang itu sebagai gratifikasi.

“Saya mengakui memang saya menerima 4 kali sebanyak Rp 4,7 miliar sebagai gratifikasi saya sebagai anggota DPR yang menerima uang, saya akui salah. Untuk pemberian Kotjo sudah saya kembalikan,” ucap Eni.

Sekedar informasi, Kasus ini bermula saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Eni Maulani Saragih (EMS) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI berada dikediaman Menteri Sosial Idrus Marham.

KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total keseluruhan sekitar 4,7 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (cr-1)

Komentar telah ditutup.