Hukum

Swasta Berani Korupsi, KPK akan Cabut Hak Korporasinya

Redaktur: Ali Rahman
Swasta Berani Korupsi, KPK akan Cabut Hak Korporasinya - Hukum

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, ada satu perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi.

“Di tahun ini PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT. NKE menjadi korporasi pertama yang dituntut dan dibawa ke persidangan,” kata Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Dalam tuntutan tersebut, lanjut Saut mengatakan salah satunya adalah mencabut hak korporasi untuk mengikuti lelang selama waktu tertentu. Hal itu dilakukan agar perusahaan (swasta) tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“KPK berharap ke depan korporasi lebih serius menghindari dan mencegah korupsi karena resiko yang sangat besar tersebut. Tiga korporasi lainnya mulai disidik pada tahun ini, yaitu PT. Nindya Karya, PT. Tuah sejati, dan PT. Putra Ramadhan (PT. Trada) baik atas dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang,” tutur dia.

Selain itu, Saut juga mengatakan KPK akan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meluncurkan Modul Teknis Penanganan Perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Pemulihan Aset di Pasar Modal agar memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

“Itu bertujuan untuk makin memberikan efek jera dan terapi kejut bagi para pelaku korupsi serta membuka peluang lebih besar dalam pengembalian keuangan Negara. Modul yang diharapkan menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menangani perkara TPPU dan pemulihan aset khususnya di pasar modal,” ucap dia. (cr-1)

Berita Terkait


Baca Juga !.