Nasional

Serahkan Sertipikat di Bangkalan, Pemerintah Terus Pastikan Sertipikat Tanah untuk Rakyat

Editor: Ali Rahman

Presiden Joko Widodo pada acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo 2 Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018). Foto: Kementerian ATR/BPN untuk INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Presiden Joko Widodo akan memastikan untuk terus mengupayakan Pemberian Sertipikat Tanah untuk Rakyat. Saat ini, lanjut dia, masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah sebagai pengakuan atas tanah yang mereka miliki.

"Sehingga terjadi sengketa di mana-mana, karena setiap saya turun ke desa ke kampung, keluhannya sama yaitu sengketa tanah," ungkap Presiden pada acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo 2 Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018).

Kepala Negara menjelaskan bahwa jika sudah punya sertipikat tanah masyarakat menjadi tenang. "Jika ada orang yang mengaku-aku ini tanahnya udah ndak bisa, karena apa? Bapak/Ibu sekalian sudah pegang yang namanya Sertipikat Tanah, sudah jelas nama pemiliknya, jelas luasnya, jadi ndak bisa lagi orang mengaku-aku," tegasnya.

Lebih lanjut Joko Widodo mengatakan bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dari 126 juta sertipikat yang harusnya diberikan ke masyarakat baru 46 juta yang sudah dipegang oleh masyarakat. Artinya, lanjut Presiden, masih kurang 80 juta sertipikat yang harus diberikan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

Oleh karena itu, pada tahun 2016 Presiden memerintahkan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil agar program pembagian sertipikat hak atas tanah untuk rakyat ini dipercepat dan diberikan gratis kepada masyarakat. Ia pun memberikan target sepuluh kali lipat dari biasanya, yaitu 5 juta sertipikat harus keluar pada tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN dalam laporannya mengatakan bahwa total sertipikat tanah yang diserahkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 220.409 bidang. "Namun karena keterbatasan tempat yang hadir hari ini sebanyak 2.050 orang penerima sertipikat yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kota Surabaya," ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini, Provinsi Jawa Timur mendapat target penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.570.000 bidang tanah dan sudah selesai melampaui target yang ditetapkan melalui optimalisasi anggaran yaitu sebanyak 1.578.174 bidang tanah. Ditargetkan pada tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Timur sudah terdaftar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil (kiri). Foto: Kementerian ATR/BPN untuk INDOPOS.



Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa diperkirakan terdapat kurang lebih 19.498.377 bidang tanah, di mana bidang tanah yang sudah terdaftar 8.771.138 bidang (44,9 persen) dan yang belum terdaftar sebanyak 10.727.239 bidang (55,1 persen).

Masyarakat Jawa Timur menyambut baik program penyertipikatan tanah ini. Hal tersebut disampaikan oleh Indri Irawati (40) warga Kabupaten Bangkalan yang mengungkapkan kebahagiaannya memperoleh sertipikat tanah. "Saya bangga, senang dapat sertipikat, jika dibutuhkan mau saya agunkan di Bank untuk dapat modal usaha," imbuhnya.

Kebahagiaan tersebut juga disampaikan oleh Suprapti (62) warga Kabupaten Sampang saat diwawancarai Presiden di panggung. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan sertipikat. "Prosesnya cepat 4 bulan sudah jadi," ujarnya. (adv)

Berita Lainnya kan

Banner

Twitter