Indobisnis

Kadin Dukung Jaminan Produk Halal

Redaktur: Redjo Prahananda
Kadin Dukung Jaminan Produk Halal - Indobisnis

Dukung Produk Halal. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

INDOPOS.CO.ID - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Fachry Thaib mendukung adanya jaminan produk halal. Pihaknya juga siap membantu mensosialisasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) di kalangan dunia usaha.

"Kadin sangat mendukung hal itu. Negara tetangga kita, bahkan yang bukan negara Islam begitu berapi-api membangun industri halal," ujar Fachry usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya juga memberikan masukan kepada pemerintah agar UU JPH ini tidak mendapatkan kendala dalam implementasinya. Dalam Pasal 53 UU JPH juga mengatur masalah partisipasi publik, dimana masyarakat termasuk pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan UU JPH. Peran serta itu dapat berupa ikut melakukan sosialisasi mengenai UU JPH juga mengawasi pelaksanaannya.

Pihaknya mengakui, restriksi (kendala) atas kehadiran UU JPH ini masih ada. Baik itu restriksi implementasi secara operasional maupun administratif. Namun menurutnya, semua hal itu harus disikapi pemerintah sebagai bentuk koreksi dukungan untuk kepentingan masyarakat baik produsen maupun konsumen produk halal.

Menurut dia, proses pembentukan UU adalah proses politik, isi UU bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan. Oleh sebab itu, Kadin Komtap Timur Tengah dan OKI sangat berharap agar Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU JPH dapat segera ditandatangani Presiden RI agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

" BPJPH juga harus realistis melihat kondisi dan fakta lapangan, terutama dalam hal agar PP UU JPH ini tidak memberatkan pelaku usaha terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait biaya sertifikasi halal,” terang fachry.

Dalam UU JPH, lanjut dia, perihal pembiayaan pembuatan sertifikat halal tersebut masih belum diatur secara jelas. Dalam Pasal 44 UU JPH menyebutkan bahwa bagi pelaku usaha UMKM biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah. Karenanya, Kadin mengharapkan agar masalah ini dapat secara rinci diatur dan diterjemahkan dalam PP JPH.

Sementara itu, Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, untuk besaran biaya sertifikasi halal masih belum ditentukan.

"Kami belum bisa menyebutkan berapa besaran biayanya. Sebab saat ini masih dibahas," ujar Sukoso.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kadin Indonesia yang bersama-sama mengembangkan industri halal.

"Kita jangan hanya jadi market saja. Tetapi harus mengembangkan industri halal," pungkasnya. (dai)

Berita Terkait

Ekonomi / Kadin Dukung Industri Animasi

Ekonomi / KEIN Bantah Asing Kuasai Ekonomi

Ekonomi / Kadin Komitmen Lindungi UMKM dan Dongkrak Ekspor

Ekonomi / Bayar Jasa Pelabuhan Pakai Rupiah


Baca Juga !.