Nasional

Desak RUU PKS Rampung Awal 2019  

Editor: Syaripudin

ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID - Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan sebelum pergantian masa jabatan anggota DPR RI. Hal itu dilayangkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Yohana mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan agar RUU PKS segera disahkan  awal 2019 mendatang. ”Kami lihat itu sudah masuk dalam salah satu pembahasan utama di DPR, akan kita perjuangkan, lebih cepat lebih bagus,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/12).

Yohana menjelaskan, pemerintah sudah menyampaikan tanggapannya terkait RUU PKS kepada DPR dan saat ini masih dalam tahap menunggu tanggapan balik dari DPR. ”Tanggapan pemerintah sudah disampaikan, saya juga sudah sampaikan tanggapan presiden dan kami tunggu tanggapan balik dari DPR,” kata Yohana.

Jika RUU tersebut tidak disahkan tahun ini, kata Yohana, sejumlah aktivis perempuan mengkhawatirkan pengesahan RUU tersebut akan makin molor. Karena saat anggota DPR berganti tahun depan, proses pembahasan yang dilakukan selama empat tahun dalam Program Legislasi Nasional terancam harus diulang kembali mulai dari nol.

Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Suparno mengatakan, RUU PKS masuk Prolegnas 2017 dan 2018 di DPR. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Bahkan, ada 15 bentuk kekerasan seksual hasil kerja Komnas Perempuan yang dimasukkan dalam RUU PKS. ”Setelah dikaji, dari 15 bentuk kekerasan seksual hanya sembilan bentuk kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana,” kata Indriyati, kemarin.

Kesembilan bentuk kekerasan seksual itu, sambung Indaryati, di antaranya adalah kasus perkosaan, perdagangan perempuan dan orang, perkawinan paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual serta prostitusi paksa. ”Sembilan bentuk kekerasan seksual yang sekarang kita inginkan disetujui oleh Panja (Panitia Kerja, Red) Komisi VIII DPR,” kata dia.

Menurut Indriyati, sebentar lagi masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir. Akan tetapi, RUU PKS sampai sekarang tak kunjung disahkan. Jika RUU PKS gagal disahkan, maka akan memulai kembali dari nol di DPR. ”Kami ingin RUU PKS itu segera dibahas. Jangan menunggu setelah pemilu. Enggak akan mungkin,” ucap dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengaku, pembahasan RUU PKS memang berjalan lamban. Namun, dia memastikan RUU PKS tak akan mandek. Menurut Sodik, ada sejumlah hal yang masih perlu dibahas dengan pihak terkait. Misalnya, soal jenis kekerasan hingga hukuman. ”Masih ada beberapa hal yang perlu disinkronkan, termasuk soal sanksi, rehab, lingkup, bahkan soal jenis kekerasannya,” kata Sodik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, pembahasan RUU yang dimulai sejak 2016 ini lambat lantaran permasalahan menjadi meluas. ”Mungkin di satu sisi sebagai bukti kecintaan, keprihatinan, tapi masalah jadi meluas, bukan jadi mandek, tetapi jadi lambat,” terang Sodik. 

Selain itu, lanjutnya, kendala yang dihadapi adalah perbedaan pendapat serta waktu yang padat sehingga sulit untuk menyusun jadwal pertemuan. Kendati demikian, dirinya tetap menargetkan peraturan tersebut akan rampung sebelum masa bakti DPR periode 2014-2019 habis. (aen)

Berita Lainnya kan