Nasional

Remisi Robert Tantular Perlu Kaji Ulang

Editor: Syaripudin

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

INDOPOS.CO.ID - DPR RI baru buka suara soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular. Bahkan, pimpinan lembaga legislatif langsung menyarakan bila kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dikaji ulang. 

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dari Ditjen Pas kepada terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular seharusnya dilakukan lebih hati-hati.

Menurut politisi Partai Golkar itu, sangat wajar jika publik mempertanyakan pemberian remisi ini mengingat yang bersangkutan baru menjalani 10 tahun hukuman dari total 21 tahun. ”Saya sependapat dengan KPK, pemberian remisi ini terlalu mudah. Perlu dikaji ulang khususnya terhadap terpidana korupsi. Sehingga bukan hanya menimbulkan efek jera,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/12).

”Melainkan juga menjadi early warning bagi para pejabat publik maupun pihak swasta agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana korupsi,” sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga menyatakan, keheranannya. Robert yang hanya menjalani hukuman setengah dari vonis, patut dipertanyakan. ”Tolong ditanyakan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Laode saat dikonfirmasi, Jumat (21/12).

Laode menilai, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dari Ditjen Pas terlalu longgar. Seharusnya, keistimewaan itu harus dipertimbangkan dengan ketat bagi narapidana-narapidana dengan kejahatan khusus.

”Kita minta pada Ditjen Pemasyarakatan dan Kemenkum HAM, bukannya kita mau balas dendam, tapi bahwa khusus untuk misalnya narapidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, korupsi, terorisme, atau narkoba itu harus ketat sekali pemberiannya. Kan percuma juga kalau misalnya sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun tetapi 17 Agustus dapat (remisi, Red), Natal dapat, Lebaran dapat, Galungan dapat. Ya untuk keagamaan saja itu kan banyak sekali ininya dan pembebasan bersyarat,” papar Laode.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ade Kusmanto membenarkan bila Robert Tantular telah bebas bersyarat. Ade menerangkan, Robert mendapat remisi 74 bulan dan 110 hari. Bahkan pihaknya berani menjamin soal remisi dan kebebasan Robert tidak ada permainan oknum petugas lapas atau oknum internal di Ditjen PAS karena, sudah sesuai prosedur. ”Semua sesuai prosedur dan aturan dasar hukumnya,” tandasnya, Jumat (21/12).

Dia menguraikan, pembebasan bersyarat (PB) Robert diusulkan oleh Lapas 1 Cipinang sesuai usulan Nomor: W10.Pas.01.05.06-540 tanggal 05/05/2017. Robert memperoleh SK PB No. W10.1347-PK.01.05.06 tahun 2017 tanggal 14-08-2017 Pembebasan Bersyaratnya (PB) dimulai tanggal 18/05/2018.

Ade juga menerangkan, Robert telah menjalani subsider kurungan 14 bulan karena tidak membayar denda pada perkara pertamanya sebesar Rp 100 miliar dan perkara keduanya sebesar Rp 10 miliar terhitung dari 18/5/2017 sampai 12/7/2018. Selanjutnya Perkara keempat, denda sebesar Rp2, 5 miliar subsider tiga bulan harus dijalani sejak 12/7/2018 sampai 10/10/2018. (aen)

 

Berita Lainnya kan

GKR Hemas Melawan

Nasional

Desak RUU PKS Rampung Awal 2019  

Nasional