Nasional

GKR Hemas Melawan

Editor: Syaripudin

GKR Hemas

INDOPOS.CO.ID - GKR Hemas tak terima atas pemecatannya Badan Kehormatan (BK) dari anggota DPD RI. Ahasil, isteri dari Sultan Daerah Istimewa Jogjakarta, Hamengkubowono X itu melakukan perlawanan.   

"Saya akan melakukan perlawanan hukum. Saya tetap melawan. Saya akan masuk di dalam beberapa lembaga hukum yang nanti akan saya sampaikan," ungkap GKR Hemas kepada waratawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/12).

Ratu dari Keraton  Keraton Ngayogyakarta Hadiningratpun menolak minta maaf kepada BK DPD RI maupun kepada Ketua DPD RI, Oesman Sapta (Oso). Dirinya beralasan karena masih menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia.

"Saya tidak akan meminta maaf karena saya masih menjunjung tinggi hukum yang harus ditegakkan di negara kita. Kalau saya kira, kalau saya meminta maaf itu ada sesuatu yang harus saya pikirkan kembali," tegasnya.

Dia menegaskan, keputusan BK memberhentikan sementara tanpa dasar hukum, bahkan mengesampingkan ketentuan Pasal 313 UU No 17 tahun 2018 hasil revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MD3.

"Isi pasal tersebut yakni, anggota DPD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Atau menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus," paparnya. 

GKR Hemas menambahkan, sejak Oso menjadi pimpinan DPD, dana reses yang menjadi jatahnya tak lagi didapat. Meskipun tak mendapat dana reses, dia menyebut jika dirinya tetap melaksanakan reses.

"Saya tetap menjalankan tugas. Masa reses, saya reses. Ora dikasih duit yo rapopo (tidak mendapatkan dana reses ya tidak apa-apa, Red). Reses ini adalah tanggung jawab saya kepada masyarakat Jogjakarta. Sehingga harus tetap saya jalankan," tuturnya.

Selaku suami, Sultan Hamengkubowo X ikut angkat bicara. Dia mengatakan hal itu mengada-ada. "Ora ngerti aku malahan (alasannya, Red), nggak tau, alasannya opo kan saya nggak tahu," kata Sultan, Jumat (21/12).

Sultan mengaku, tidak mempermasalahkan GKR Hemas diberhentikan sementara dari keanggotaan DPD. Sultan juga menduga, faktor politik itu dimungkinkan karena GKR Hemas tidak mengakui struktur kepemimpinan DPD saat ini. "Tapi nggak apa-apa, karena tidak mengakui pimpinannya, kan gitu," kata Sultan.

Sebelumnya, isteri Sultan Daerah Istimewa Jogjakarta, Hamengkubowono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dipecat dari keanggotaan DPD RI. Lantaran, mantan wakil ketua lembaga sebator itu melanggar tata tertib dan indisipliner. Hal itu diputuskan dalam sidang paripurna yang digelad di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/12). 

"Kami (BK DPD RI, red) telah memutuskan untuk memecat Ibu GKR Hemas dalam sidang paripurna hari ini," ungkap Hendri Zainuddin, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI kepada wartawan.

Keputusan tersebut, sambung senator asal Sumatera Selatan (Sulsel) itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 hasil revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).  

"Tapi sebelumnya BK DPD RI juga telah memberikan teguran lisan dan tulisan atas pelanggaran indisipliner yang dilakuan Bu Hemas," ujarnya. (aen)

Berita Lainnya kan