Hukum

Suap Bakamla, KPK Tetapkan Satu Tersangka Baru

Redaktur: Redjo Prahananda
Suap Bakamla, KPK Tetapkan Satu Tersangka Baru - Hukum

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggela konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Foto: Akbar Budi Prasetia/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan, KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara Ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, ESV (Erwin Sya’af Arief), Manager Director PT Rohde & Schwarz Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

ESV selaku Manager Director PT Rohde & Schwarz Indonesia diduga secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibaannya terkait dengan Proses Pembahasan dan Pengesahan RKA K/L dalam APBN-P TA 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

ESV diduga bertindak sebagai perantara antara Fahmi dan Fayakhun dengan mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap, dan mengirimkan bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun.

“Jumlah uang suap yang diduga diterima Fayakhun Andriadi dari Fahmi adalah sebesar USD 911.480 (setara sekitar Rp 12 Milyar), yang dikirim secara bertahap sebanyak 4 kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou China,” ucap Febri.

Uang suap tersebut diduga diberikan sebagai fee atas penambahan anggaran untuk Bakamla RI pada APBN-P 2016 sebesar Rp 1,5 Trilyun. “Peran Fayakhun adalah mengawal agar pengusulan APBN-P Bakamla RI disetujui oleh DPR RI,” ujar Febri.


Atas perbuatannva tersebut. ESV dlsangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (cr-1)

Berita Terkait

Hukum / Menag Lukman Kembali Diperiksa KPK

Hukum / Diperiksa KPK, Menag: Mohon Maaf Saya Puasa

Hukum / KPK Periksa Menag Lukman 

Nasional / KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol ke Kemendagri-Kemenkeu

Nasional / Agus Rahardjo Putuskan Tak Calonkan Diri Kembali


Baca Juga !.