Daerah

Tunggak Biaya Berobat Warga

Redaktur: Syaripudin
Tunggak Biaya Berobat Warga - Daerah

Foto : Angga Gumelar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Niat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggratiskan biaya kesehatan warganya berujung utang. Lantaran, akibat program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) atau kartu sehat, membuat Pemkot Bekasi berutang Rp 200 miliar.

Utang ratusan miliar itu terjadi selama 2017-2018 kepada 36 rumah sakit swasta yang menjadi rekanan Pemkot Bekasi melayani berobat warganya. Lantaran, 36 rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada ribuan warga Kota Bekasi pemegang kartu sehat gratis.

"Ada beberapa rumah sakit yang belum dibayarkan klaim biaya KS-NIK pada 2017. Tapi kebanyakan tunggakan pembayaran biaya berobat itu terjadi pada 2018,” terang Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi Irwan Heryanto kepada INDOPOS, Kamis (27/12).

Irwan mengaku tunggakan pembayaran kartu KS-NIK itu cukup mengganggu keuangan rumah sakit swasta tersebut. Terutama, hambatan untuk pengelolaan layanan rumah sakit, seperti untuk pembelian obat dan alat kesehatan lainnya serta gaji dokter dan pegawai.

"Kalau uangnya tidak ada, tapi pelayanan sudah kami berikan. Tentu mengganggu sistim pelayanan di rumah sakit dong," ujarnya juga. Padahal, pelayanan medis termasuk pemeriksaan oleh dokter dan obat-obat sudah dilakukan rumah sakit kepada warga Kota Bekasi yang menjadi pemegang kartu sehat.

Selama ini, kata Irwan juga, rumah sakit telah melakukan penagihan pembayaran pengobatan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi sesuai prosedur tapi pembayaran utang itu belum juga dilakukan.

Selam ini, kata dia lagi, 36 rumah sakit swasta selalu melakukan pemberkasan usai dua hari pasien pemegang kartu sehat selesai berobat atau selesai dirawat. Setelah itu, berkas pasien diverifikasi ulang oleh internal manajemen rumah sakit selama lima hari.

Setelah itu, dokumen klaim biaya perawatan tersebut dikirim ke Dinkes Kota Bekasi untuk diverifikasi selama satu hari.  ”Data dari kita sudah lengkap," katanya lagi. 

Irwan juga mengatakan, sebenarnya, pelunasan klaim kesehatan merupakan perkara hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) 2018 antara Pemkot Bekasi dengan rumah sakit swasta. Tapi mulai 31 Desember 2018, PKS atau MoU Jamkesda 2018 berakhir.

"Sejumlah rumah sakit yang klaim biaya kesehatannya belum dibayar sangat membutuhkan dana untuk operasional. Mereka tidak sanggup lagi membayar obat kepada distributor, membeli perlengkapan laboratorium, film rontgen, jasa medis dokter bahkan gaji karyawan dan lainnya,” paparnya juga.

Atas dasar itulah, dirinya sebagai ketua ARSSI melayangkan surat permohonan kepada Pemkot Bekasi membayarkan kewajibannya kepada rumah sakit swasta yang menjadi rekanan dalam pelayanan kartu sehat tersebut. ”Surat sudah kita kirimkan. Sekarang menunggu respons,” ungkapnya juga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun INDOPOS, pemegang kartu sehat di Kota Bekasi mencapai 743 ribu kepala keluarga (KK). Untuk 2019, dana dari APBD yang dianggarkan untuk meng-cover kartu sehat mencapai Rp 355 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi  malah mempertanyakan nilai tunggakan klaim kesehatan pemegang kartu sehat yang diungkapkan pihak ARSSI. Dia menyebut, nilai tunggakan pemegang kartu sehat hasil verifikasi pihaknya hanya sekitar Rp 129 miliar.

"Dari mana angka Rp 200 miliar? Kita baru evaluasi. Makanya dipahami betul tentang tata cara hak dan kewajiban kerja sama. Jangan juga mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif. Saya dapat laporan direkap itu tagihannya Rp 129 miliar,” terangnya.

Wali kota yang akrab disapa Pepen ini juga mengatakan, tagihan Rp 129 miliar itu terhitung sejak Agustus sampai Desember 2018. Dia juga meminta kepada rumah sakit swasta yang jadi rekanan kartu sehat Pemkot Bekasi agar tidak risau.

Karena, Pemkot Bekasi pasti membayar tunggakan pengobatan warganya yang menggunakan KS NIK tersebut. ”Jangankan Rp 200 miliar, sebesar Rp 500 miliar pun akan kita bayar. Karena dana itu dikeluarkan buat rakyat kita loh,” cetusnya.

Hanya saja, terang Pepen juga, Pemkot Bekasi tidak akan membayar tunggakan kepada sejumlah rumah sakit swasta itu pada akhir 2018 ini, karena anggaran telah tutup buku. Karena itu, utang akan dibayarkan pada 2019 mendatang.

"Untuk tahun ini tidak mungkin dibayarkan karena sudah tutup buku. Tapi nanti ada pengakuan utang pada 2019. Semua tagihan langsung kami bayar. Tapi yah harus diverifikasi dulu satu per satu berkas pengobatan warga oleh tim independen," tandasnya. (dny)

 

 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Lima Kawasan TOD di Kota Bekasi Bakal Berkembang

Megapolitan / Kota Bekasi Kekurangan Dokter Hewan

Megapolitan / Lahan Kumuh di Kota Bekasi masih Tersisa 211,83 Hektare

Megapolitan / SMP Swasta di Kota Bekasi Terancam Kekurangan Siswa

Megapolitan / Sewakan Lahan TKD, Kades Nagasari di Kota Bekasi Dibui


Baca Juga !.