Jakarta Raya

Menunggu Penerapan ERP

Redaktur: Darul Fatah
Menunggu Penerapan ERP - Jakarta Raya

HASIL EVALUASI - Sistem ganjil-genap yang berakhir 31 Desember 2018 dilanjutkan di sejumlah jalan di Jakarta. Tampak lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, beberapa hari lalu. Foto : JOESVICAR IQBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang penerapan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap (gage) di sejumlah ruas, menuai sorotan. Sebab, sejak awal pelaksanaan, gage dinilai hanya sebagai kebijakan sementara sebelum sistem electronic road pricing (ERP) terealisasi. Fungsi ERP adalah pendukung transportasi masal mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT) yang ditargetkan selesai dibangun pada awal 2019 ini.

’’Tentu disayangkan mengapa Pemprov DKI memilih ganjil-genap dan bukan ERP yang jadi pelengkap MRT,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (1/1).

Gembong mengaku heran, mengapa ERP belum juga terealisasi. Padahal berdasarkan rencana, ERP akan diterapkan pada 2019 ini. “Kami tidak agak heran juga mengapa ERP sangat lamban pelaksanaannya,” kata dia.

Kendati begitu, Gembong mengaku tetap akan mendukung langkah Pemprov DKI melaksanakan ganjil-genap. Karena jika ERP belum ada, tidak ada cara lain, selain menerapkan ganjil-genap sebagai upaya menyiapkan sistem pendukung penerapan MRT yang bakal beroperasi 2019 ini. “Kalau memang bisanya hanya ganjil-genap, kami akan dukung, daripada tidak melakukan apa-apa,” ucapnya.

Hanya, Gembong meminta pemprov segera menyiapkan sarana transportasi pendukung untuk pengumpan transportasi masal. Salah satunya adalah menyiapkan transportasi yang akan melayani masyarakat dari permukiman, hingga menuju ke sarana transportasi masal seperti Transjakarta, kereta api ringan (LRT), dan juga MRT. ’’Istilahnya, pemprov harus menyediakan transportasi saat masyarakat beranjak ke luar rumah, untuk mengantar mereka menuju lokasi Transjakarta dan juga MRT,” tuturnya.

Terpisah, pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyayangkan perpanjangan kebijakan ganjil-genap. Sebab, menurutnya, pemerintah harus bisa mencari jurus untuk mengurai kemacetan yang permanen. Bukan dengan cara sementara seperti sistem ganjil-genap ini.

“Sayang sekali ya memperpanjangnya tidak jelas sampai sekarang dan apa yang menjadi kebijakan pengendalian berikutnya. Arah kebijakannya tidak tegas dan menggantung. Ganjil-genap itu kebijakan jangka pendek atau sementara saja. Sayangnya tidak ada kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi jangka panjang,” sindirnya.

Tigor mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih mempunyai cara untuk mengurai kemacetan seperti sistem ERP. Namun, hal itu juga belum dipermanenkan. "Salah satu kebijakan pengendalian yang lebih permanen atau dapat digunakan dalam waktu cukup panjang adalah sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik," lanjutnya.

Tigor mempertanyakan, bagaimana upaya pengendalian kemacetan melalui pengendalian penggunaan kendaraan pribadi sesudah MRT. “Ada baiknya upaya pengendalian ini dilanjutkan dengan penerapan pengendalian menggunakan sistem jalan berbayar electronik atau electronic road pricing," tambahnya.

Penerapan dengan ERP diyakini akan sangat mudah dilakukan di area ganjil-genap. Warga tidak akan menolak karena sudah terbiasa dengan kebijakan pengendalian sebelumnya.

Kebijakan ERP ini sudah teruji dan berhasil mengendalikan kepadatan atau kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti di Singapura, London Inggris dan Stockholm, Swedia.

"Ada baiknya Pemprov Jakarta dan Polda Metro Jaya mengadopsi penerapan ERP di Jakarta. Penerapan ERP bisa segera dipersiapkan selama perpanjangan gage di jalan-jalan yang saat ini menerapkan gage," jelas Tigor.

"Apalagi sampai sekarang ERP sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah memiliki dasar hukum atau regulasi penerapannya. Tinggal nanti pihak Pemprov Jakarta melakukan pembangunan ERP bersama perusahaan yang benar-benar profesional serta memiliki bukti pengalaman mengelola sistem ERP di negara lain," sambungnya.

Bukti sudah menunjukkan, lanjutnya, seperti di Singapura bahwa dengan ERP mereka dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan secara signifikan.

"Seorang pengemudi taksi online yang pernah saya tumpangi pernah berkata bahwa pengendalian penggunaan kendaraan pribadi setuju dilanjutkan dengan menggunakan ERP. Menurut sopir itu, selain kawasannya terkendali, dengan ERP, pemerintah mendapat uang juga. Walau pun sebenarnya ERP bukanlah untuk mencari uang, tetapi sisi positif yang dikatakan si sopir itu, sangat menarik. Berdasarkan pengalaman baik ini, memang segera pemerintah menyiapkan langkah penerapan ERP sesudah menggunakan ganjil-genap," urainya.

Selain itu juga pengalaman warga yang sudah berpindah ke angkutan umum masal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan layanan angkutan umum masal secara baik. "Seharusnya pemerintah segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan masal di Jakarta. Jangan biarkan dan sia-siakan kebiasaan warga yang sudah menggunakan angkutan umum masal untuk bertransportasi di Jakarta," jelasnya lagi.

Menurutnya, Kota Metropolitan dan warga yang ramah serta sehat adalah kota yang angkutan masalnya aman dan nyaman. Sudah seharusnya sejak 2010 lalu Jakarta sudah menerapkan ERP dan memiliki layanan angkutan masal yang ramah untuk warganya. "Apa kerja pemerintahnya jika Jakarta terus macet berpuluh tahun tanpa perbaikan. Memalukan dan tidak punya malu pemerintahnya," tutup Tigor.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penerapan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di ibu kota. 

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyatakan, perpanjangan masa pemberlakuan sistem ganjil-genap itu mulai berlaku pada Rabu (2/1). Keputusan itu keluar pada Senin (31/12/2018) atau tepat di hari terakhir pemberlakuan sistem ganjil-genap sebelumnya, di sejumlah ruas jalan di ibu kota pada tahun ini.  

“Besar harapan dengan dilanjutkannya kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap ini, timbul kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum masal” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/12).

Keputusan perpanjangan masa pemberlakuan sistem ganjil-genap tertuang di Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.

Sigit menjelaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut sejalan dengan rencana pengoperasian moda raya terpadu (MRT) N-S tahap satu (Lebak Bulus – HI) di Maret 2019. 

Ke depan, kata dia, layanan angkutan umum terintegrasi (Jak Lingko) yang saat ini sudah mencakup 438,8 km2 atau 58 persen dari luas wilayah DKI Jakarta juga akan dikembangkan.

Pada 2019, aturan ganjil-genap diterapkan di sembilan ruas jalan. Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. MH Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. MT Haryono, Jl. S Parman (simpang Jl. Tomang Raya – simpang Jl. KS Tubun), Jl. DI Panjaitan, dan Jl. Ahmad yani.

Waktu pemberlakuan ganjil-genap tersebut pada jam sibuk pagi, pukul 06.00 - 10.00 WIB dan jam sibuk sore, pukul 16.00 – 20.00 WIB.

Pengecualian diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol. Juga segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. Kebijakan tersebut juga akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan dinamika berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Seperti penerapan sistem ganjil-genap sebelumnya, aturan ini tidak diterapkan pada Sabtu dan Minggu, serta pada hari libur nasional. (wok)

 

Berita Terkait

Daerah / Dukung Ganjil-Genap Mudik Lebaran

Headline / Ganjil Genap Tak Jadi Diterapkan saat Mudik

Headline / Ternyata Begini Jurus Antimacet di Bogor

Megapolitan / Boleh Dihapus, Asal Transportasi Lengkap

Megapolitan / Boleh Dihapus, Asal Transportasi Lengkap

Megapolitan / Menanti Pemberlakuan ERP


Baca Juga !.