Jakarta Raya

Gage Bisa Diperluas

Redaktur: Darul Fatah
Gage Bisa Diperluas - Jakarta Raya

LANJUT - Pemberlakuan ganjil-genap dimulai kemarin. Suasana ruas Jalan Jenderal Sudirman, beberapa waktu lalu. Foto : SUHARTONO/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Area penerapan sistem ganjil-genap (gage) terbuka peluang untuk diperluas. Ini setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang pembatasan arus lalu lintas dengan sistem ganjil-genap yang mulai diberlakukan, Rabu (2/1/2019). “Sesuai pergub, evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan. Jika dari hasil evaluasi memungkinkan untuk diperluas, tidak menutup kemungkinan ganjil-genap akan diperluas,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kadishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, kemarin.

Sigit mengatakan, ganjil-genap yang diterapkan di awal tahun ini pelaksanaannya sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. “Perpanjangan pengaturan lalu lintas sistem ganjil genap itu diputuskan melalui Peraturan Gubernur,” katanya.

Peraturan ganjil-genap yang diterapkan pada awal 2019 ini memiliki rute yabg masih sama dengan 2018. Beberapa ruas jalan ibu kota yang dilalui ganjil-genap mencakup Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Jenderal Sudirman, Jalan S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS Tubun), Jalan Jenderal MT Haryono, DI Panjaitan, Ahmad Yani, dan HR Rasuna Said. Pembatasan lalu lintas sistem ganjil-genap pada ruas-ruas jalan tersebut tidak diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat.

Sistem ganjil-genap diberlakukan pada Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB, dan pada sore hari mulai pukul 16.00 hingga 20.00 malam.

Sementara pada hari libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional termasuk yang dikecualikan dalam peraturan gubernur ini dan akan ditetapkan dengan keputusan presiden.

Peraturan ini juga tidak berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, seperti presiden/wakil presiden, ketua MPR/DPR/DPD, ketua MA/MK/KY/BPK, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan operasional berplat dinas milik TNI dan Polri, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, kendaraan angkutan BBM, serta angkutan umum berplat kuning.

Sistem ganjil-genap tidak berlaku untuk sepeda motor, kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Sigit mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personel untuk memastikan pelaksanaan sistem ganjil-genap berjalan dengan baik. “Kita juga akan memperbanyak rambu-rambu sebagai informasi kepada para pengendara agar lebih mengetahui dan menaati adanya kebijakan itu,” ujar Sigit Widjatmoko kepada INDOPOS, Rabu (2/1/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan memasang rambu pemberitahuan di 27 titik pengecualian segmen meliputi, simpang terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan pintu keluar tol hingga simpang terdekat. “Pengadaan rambu melalui proses lelang mendahului untuk percepatan. Diharapkan sudah mulai terpasang Februari mendatang,” katanya.

Sigit menambahkan, pemberlakuan ganjil-genap bukan semata-mata untuk mengatasi kemacetan dengan mengurangi volume kendaraan. Tapi, menjadi upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal atau angkutan umum. 

“Pemprov DKI sudah melakukan integrasi transportasi umum melalui Jak Lingko. Kita ingin, transportasi umum menjadi pilihan warga untuk mendukung mobilitasnya,” tandasnya.

Mengenai pemerapan sistem sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar, Sigit mengatakan, saat ini juga terus berproses. “Jalan berbayar masih proses evaluasi tender,” ungkapnya.

Pada sisi lain, pengamat transportasi berpendapat semestinya ganjil-genap diberlakukan di sepanjang waktu seperti saat pelaksanaan Asian Games. "Sekarang kan masih sama ya, dari jam 06.00-10.00 WIB. Kalau seperti itu, menurut kita, dari analisa kita, setelah Asian Games tidak ada perubahan signifikan mengenai kemacetan. Tapi kalau itu full, seperti Asian Games, ganjil-genapnya dari pagi sampai malam, itu terasa. Jalannya longgar," kata Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang.

Dia mengatakan sistem ganjil-genap yang diberlakukan dengan pembatasan waktu kurang efektif. Sebab peningkatan volume kendaraan bisa terjadi setelah pukul 10.00 WIB.

Menurutnya, regulasi yang diperlukan ialah yang bisa menekan penggunaan mobil di jalan. Dalam sistem ganjil-genap ini perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sepanjang hari.

"Sekarang kita berupaya jumlah kendaraan itu berkurang digunakan, bukan hanya berkurang melewati jalan protokol. Tapi berkurang digunakan. Kalau semisal full, mobil dia tidak akan bisa terpakai. Jadi seperti Asian Games itu sangat kentara. Saya sendiri merasakan," tuturnya.

Deddy mengatakan, sebetulnya ketersediaan moda transportasi masal yang ada di Jakarta sudah cukup siap untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi publik. Deddy kemudian menyinggung agar sistem electronic road pricing (ERP) diterapkan segera.

Menurutnya, penerapan ERP akan efektif membuat masyarakat untuk berpikir meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi masal. Selain mengurangi kemacetan penerapan ERP bisa menambah penghasilan daerah.

"Sebenarnya itu, yang paling benar itu jalan berbayar. Tapi karena ERP sampai sekarang itu belum ada kejelasan, jadi ganjil-genap diperpanjang. ERP itu untuk mengurangi kemacetan dan menambah pemasukan pajak dari daerah. Tapi karena infrastruktur dan regulasi, dan SDM juga belum siap, jadi ganjil-genap masih berlaku," tandasnya.

Dari pantauan INDOPOS, gage kemarin merupakan hari pertama diberlakukan setelah berakhir pada 31 Desember 2018.

Di kawasan Cawang dan Pancoran, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan aparat dari Ditlantas Polda Metro Jaya mengatur arus lalu lintas. Petugas memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak mematuhi pemberlakukan sistem gage. (wok/nas/ibl)

Berita Terkait

Daerah / Dukung Ganjil-Genap Mudik Lebaran

Headline / Ganjil Genap Tak Jadi Diterapkan saat Mudik

Megapolitan / Boleh Dihapus, Asal Transportasi Lengkap

Jakarta Raya / Pemprov DKI Perpanjang Kebijakan Ganjil Genap

Jakarta Raya / Menunggu Penerapan ERP

Viral / Ganjil-Genap Hari Ini Diputuskan


Baca Juga !.