Ratusan Mahasiswa RI di Taiwan Korban Penipuan

INDOPOS.CO.ID – Impian ratusan mahasiswa asal Indonesia berubah jadi mimpi buruk. Mereka ditipu dan menjadi korban kerja paksa. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekditi) M. Nasir menyebut para mahasiswa itu berangkat ke Taiwan melalui jalur tidak resmi alias via calo. “Mereka mahasiswa yang tidak melalui jalur Kemenristek Dikti,” kata Nasir di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/1/2019).

Menurut dia, para mahasiswa tersebut tidak berangkat secara resmi dari kampus di Indonesia, melainkan lulusan-lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berangkat dari agensi-agensi.

Para mahasiswa, ucapnya, tertipu iming-iming para calo yang menjanjikan bisa belajar di perguruan tinggi, namun ternyata tidak diterima. “Mereka ini tidak ada yang dari kampus. Mereka lulusan sekolah, kemudian di agensi-agensi itu. Ini saya lagi lacak. Kalau ada kampus yang terjadi semacam itu,” ujarnya.

Kemenristek Dikti, kata Nasir, terus berkoordinasi dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO), yakni kamar dagang dan industri Taiwan, baik yang ada di Taiwan maupun Jakarta. Dari jajaran duta besar, kata dia, juga diminta untuk melakukan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang menempuh studi lanjut di luar negeri, termasuk Taiwan.

Para mahasiswa yang mayoritas perempuan itu, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, yakni dipaksa bekerja 10 jam dalam sehari dengan bayaran yang murah. Padahal, pemerintah Taiwan memiliki aturan bahwa mahasiswa yang kuliah pada tahun pertama tidak mendapat izin bekerja.

Menurut aturan resmi pemerintah Taiwan, izin bekerja itu didapatkan setelah melalui tahun pertama, hal itu pun tidak lebih dari 20 jam per minggu. Satu laporan jurnalistik di salah satu media di Taiwan menyebut setidaknya enam perguruan tinggi yang bekerja sama dengan agen penyalur tenaga kerja.

Perguruan tinggi itu mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi tenaga kerja murah di pabrik-pabrik itu. Salah satu perguruan tinggi mempekerjakan mahasiswanya di sebuah pabrik lensa kontak, di mana mahasiswa tersebut dipaksa berdiri selama 10 jam untuk mengemas 30.000 lensa kontak setiap hari.

Sementara itu, jadwal perkuliahan yang dijalani mahasiswa tersebut hanya dua hari dalam satu pekan, sisanya mereka harus bekerja di pabrik-pabrik itu.

Atas kasus itu, Komisi I DPR RI ramai-ramai mendesak pemerintah melakukan investigasi. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lena Maryana mengatakan, sangat menyesalkan adanya dugaan ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan yang jadi korban kerja paksa. Ia pun meminta pemerintah melakukan investigasi. “Bila benar demikian, saya sangat menyayangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin (3/1/2019).

Lena menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemelu) harus segera mengambil sikap dan tindakan atas dugaan praktik tersebut. Pemerintah juga dinilai perlu menginvestigasi dan mengambil langkah-langkah perihal kebenaran informasi yang beredar mengenai praktik kerja paksa mahasiswa Indonesia di Taiwan. “Ini semua bermuara pada penyelesaian kasus agar tidak ada simpang siur dan mendapatkan kejelasan peristiwa dimaksud,” tambah Lena.

Lebih lanjut, Lena menyatakan, Kemlu serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) perlu segera menjalin koordinasi untuk mengecek kerja sama di bidang pendidikan antara pemerintah Taiwan dan pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Yudha juga ikut mengamini ucapan Lena. Politikus Partai Golkar itu menyebut, kabar 300 mahasiswa Indonesia di Taiwan disuruh kerja paksa menyinggung soal kedaulatan bangsa. “Apabila benar adanya, maka sebaiknya melayangkan protes mengingat ini masalah kedaulatan anak bangsa yang harus dilindungi, walaupun kita, Indonesia, menerapkan ‘Kebijakan Satu China’ (One China Policy, Red.),” sebut Satya kepada wartawan, kemarin.

One China Policy atau Kebijakan Satu China, sambung Satya, artinya hanya mengakui satu Tiongkok kepada sebagai negara. Dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia, yang menganut Kebijakan Satu China, tetap harus bertindak menyikapi kabar kerja paksa mahasiswa RI di Taiwan. “Kita bisa meminta mahasiswa Indonesia untuk pulang apabila kebijakan Taiwan tidak mengindahkan norma-norma human rights. Hubungan kita dengan Taiwan adalah hubungan luar negeri saja dan tidak terikat norma diplomatik, mengingat kita hanya mengakui satu China,” paparnya.

Terpisah, jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir mengaku, pihaknya akan menghentikan sementara pengiriman mahasiswa-magang dari Indonesia ke Taiwan. “Indonesia akan menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik,” ungkapnya, kemarin.

Pria yang biasa disapa Tata itu mengatakan, saat ini terdapat enam ribu mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Seribu di antaranya mengikuti skema kuliah-magang pada periode 2017-2018,” ucapnya.

Kemlu lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Pihaknya akan memperdalam kabar mahasiswa yang mengalami kerja paksa tersebut. “KDEI Taipei juga telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat, yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang,” tuturnya. (aen/ant)

 

 

Komentar telah ditutup.