Hukum

Diperiksa 9 Jam, Sespri Menpora Irit Bicara

Redaktur:
Diperiksa 9 Jam, Sespri Menpora Irit Bicara - Hukum

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kian panas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami keterlibatan orang-orang dekat Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam indikasi kasus terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) itu.

Kemarin (3/1), orang dekat Nahwari diperiksa KPK. Dia adalah Miftahul Ulum selaku sekretaris pribadi Nahrawi. Ulum diperiksa pukul 10.00 dan baru selesai pukul 19.45 WIB. Penyidik memeriksa orang kepercayaan Nahrawi itu selama sembilan jam. ”Kami mendalami lebih lanjut terkait bagaimana peran yang bersangkutan posisinya dalam kepegawaian. Seperti apa misalnya apakah pegawai Kemenpora atau asisten pribadi atau staff pribadi menteri. Apa yang diketahui terkait hibah di Kemenpora terhadap KONI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Selain itu, KPK juga mendalami kedekatan saksi dengan Menpora. Terutama hubungan Ulum dengan Nahrawi. ”Itu perlu kami dalami dalam pemeriksaan ini,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, Ulum sejatinya pernah dimintai keterangan saat OTT pejabat Kemenpora dan pengurus KONI pada 19 Desember lalu. Kala itu, dia diperiksa cukup lama. Namun, dia dilepaskan beberapa jam kemudian. KPK kala itu menyebut pemeriksaan Ulum terkait mekanisme pengajuan proposal dana hibah dari KONI lewat Kemenpora.

Febri menerangkan, pihaknya membutuhkan keterangan Ulum terkait hubunganya dengan Menpora Imam Nahrawi. Apakah hanya sekadar hubungan antara asisten dan menteri atau ada tugas lain. Hubungan itu perlu diperjelas dalam pemeriksaan. Sebab, ada indikasi Ulum memiliki kewenangan lain di luar tugasnya sebagai asisten pribadi.

Lalu apakah KPK akan memanggil Nahrawi untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Febri menerangkan pihaknya tentu akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan dalam penyidikan. Tidak terkecuali politikus PKB tersebut. ”Saya kira Menpora juga sudah mengatakan kalau dipanggil akan hadir, dan itu bagus,” papar Febri.

Dia pun berharap Nahrawi bisa menjelaskan secara detail terkait hubungannya dengan Ulum. Juga, menjelaskan seputar mekanisme dana hibah KONI yang diajukan menjelang akhir tahun itu. ”Ketika dipanggil bisa menjelaskan secara lengkap apa yang diketahui dan dapat membawa dokumen-dokumen pendukung juga,” imbuh dia.

Febri menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi akan kembali dilakukan Januari ini. Kemarin, pihaknya juga telah memeriksa dua saksi lain terkait kasus tersebut. Yakni, staf bidang perencanaan KONI Suradi dan staf bagian perencanaan KONI Twisyono. Keduanya dipanggil untuk tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy. "Untuk dua orang saksi dari KONI, penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang pengajuan proposal-proposal dari KONI kepada Kemenpora terkait dana wasping atlet," kata Febri.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK telah mengidentifikasi peruntukan dana hibah dari Kemenpora ke KONI tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengawasan dan pendampingan (wasping).

Adapun pembiayan tersebut mencakup antara lain penyusunan instrumen dan pengelolaan "database" berbasis android bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi multievent internasional. Selanjutnya, penyusunan instrumen dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi atlet berprestasi menuju SEA Games 2019. Terakhir, penyusunan buku-buku pendukung wasping peningkatan prestasi olahraga nasional.

Sementara itu, Ulum usai diperiksa irit berkomentar mengenai pemeriksaannya. Ketika ditanya awak media, Ulum justru berupaya menghindar. ”Sementara saya belum komunikasi dulu ya,” pinta Ulum kepada wartawan sambil terus beringsut menjauh dari pintu keluar gedung KPK. ”Saya ditanyain tugas pokok dan fungsi saya sebagai sespri saja,” tutur Ulum singkat.

Ulum tidak mau menjawab terkait indikasi aturan suap dana hibah KONI. Dia juga tidak mau berkomentar ketika ditanya soal dugaan perannya yang krusial dalam realisasi dana hibah senilai Rp 17,9 miliar itu. ”Saya tidak berkomentar dulu,” ucapnya singkat.

Untuk diketahui, KPK masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) dalam kasus ini. Itu lantaran, dari Rp 3,4 miliar komitmen fee yang disepakati, baru Rp 718 juta dan Toyota Fortuner serta Samsung Galaxy Note 9 yang terungkap sejauh ini. Itu berarti lebih dari sekitar Rp 2 miliar sisa komitmen fee yang belum jelas kemana mengalir. (ant/bar)

Berita Terkait

Nasional / Periksa Empat Anggota DPRD Bekasi

Nusantara / Bupati Tulungagung Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional / Kabakamla Minta KPK Awasi Anggaran Instansinya

Nasional / Divestasi Freeport Bakal ke KPK

Nasional / Menkes Temui KPK Bahas Alkes


Baca Juga !.