Hukum

Pekan Depan, KPK Panggil Ahmad Heryawan sebagai Saksi

Redaktur: Ali Rahman
Pekan Depan, KPK Panggil Ahmad Heryawan sebagai Saksi - Hukum

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai saksi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

“Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah dipanggil sebelumnya tapi belum bisa hadir karena berbagai alasan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Dalam hal ini, KPK mengharapkan kehadiran para saksi yang telah dipanggil sebagai saksi. “Jadi tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Terkait kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bar)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / KPK Ingatkan Hakim Jangan Bertemu Pihak yang Berperkara

Hukum / KPK Sebut Gratifikasi Tersangka BSP dari Tiga Sumber

Headline / KPK Geledah Ruangan Anggota DPR Komisi VII

Hukum / KPK Tangkap Kepala Daerah di Kepulauan Talaud, Sulut

Hukum / Susi Pudjiastuti Dukung Program Pencegahan Korupsi


Baca Juga !.