Hoaks Bagian Jebakan Politik

INDOPOS.CO.ID – Kabar bohong atau rumor (hoaks) terkait adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut satu, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pelabuhan Tanjung Priok dinilai sebagai bagian dari jebakan politik. Isu tersebut bisa saja dihembuskan oleh pihak-pihak yang menginginkan ada pihak lain yang terjebak dalam isu hoaks tersebut dan dipermalukan di depan publik atau kalau perlu dipidanakan. Demikian yang dikatakan Al Chaidar, pengamat intelijen kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

“Menurut saya ini merupakan sebuah peristiwa disinformasi yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu agar pihak-pihak tertentu yang merupakan lawan politik yang kemudian akan menyebarkannya dan ternyata itu adalah sebuah hoaks,” kata Al Chaidar.

Dirinya pun setuju jika aparat dapat menelusuri kasus ini seterang-terangnya siapa dalang sesungguhnya pembuat keonaran. Ini terutama suara orang yang ada di rekaman telepon yang beredar di sejumlah media sosial (medsos). “Saya tidak tahu siapa pelaku berita hoaks itu. Di sinilah dituntut kerja kepolisian untuk mengungkapnya,” tegas Al Chaidar.

Kalau tidak diungkap, lanjut pria kelahiran Lhokseumawe, Aceh, 22 November 1969 itu, hal ini akan membuat publik muncul ketidakpercayaan akan penyelenggaraan Pemilu 2019 nantinya. “Adalah suatu hal yang sangat memalukan bagi sebuah negara ketika ada rumor jutaan surat suara yang sudah dicoblos. Kemudian berita itu dianggap benar dan diikuti dan dipercaya orang-orang, sehingga publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemilu yang jujur dan adil,” pungkasnya.

Senada dengan Haris Abu Ulya, pengamat intelijen dan terorisme dari Community of Ideological Islamic Analist (CIIA). Baginya, kasus ini tidak bisa dianggap remeh temeh. Unsur intelijen seperti BIN (Badan Intelejen Negara) dengan mata telinganya harusnya cepat memberikan ‘early warning’ atau peringatan dini kepada ‘user-nya’ atau presiden agar kemudian bisa di-‘follow up’ oleh institusi terkait. “Begitupun unit intelijen di luar BIN, jika ada isu yang sensitif terkait pemilu idealnya sudah melakukan antisipasi dan meredam agar isu hoaks tidak membuat kegaduhan politik,” tukasnya kepada INDOPOS.

Haris pun menjelaskan bahwa penyelengara pemilu baik KPU, Panwaslu atau Bawaslunya harus meningkatkan kepekaannya terhadap krisis atau persoalan, bahkan isu yang terkait dengan agenda pemilu 2019.  “Karena setiap persoalan yang muncul dan potensi berpengaruh signifikan pada terlaksananya pemilu secara jurdil (jujur adil), transparan, dan akuntabel, maka harus diantisipasi,” tandasnya.

Pada kasus isu tujuh kontainer itu, ucap Haris, idealnya pihak terkait seperti KPU dan kepolisian harus berpikir rasional dengan membuat skala prioritas tindakan. “Jika ternyata isu itu adalah hoaks, maka prioritas berikutnya untuk mengungkap siapa dalang atau produsen awal informasi hoaks tersebut.Tidak hanya orang pertama yang sengaja menguar informasi hoaks yang dikejar, tapi perlu juga sampai ke dalangnya. Ini agar mereka bisa mempertanggungjawabkan secara hukum,” tuturnya.

Haris pun meminta aparat hukum juga berhati-hati dan adil untuk bedakan mana sumber dan dalang hoaks serta mana individu yang memberitahu ke publik tentang beredarnya info hoaks.  “Analogi Logikanya tentu berbeda antara pelaku perampokan dengan orang yang mengabarkan kasus perampokan ke publik. Ini semua perlu proporsional agar publik tercerahkan apa motif di balik viralnya informasi hoaks tersebut,” terangnya.

Lanjut Haris, harus diakui bahwa saat ini dinamika masyarakat menunjukkan sebagian besar gelisah, bahkan sampai pada taraf tidak percaya lagi pemilu yang hendak digelar akan berlangsung bersih. Misalkan publik mengeja ada gejala yang tidak rasional, dimana orang gila diputuskan KPU untuk menggunakan hak pilihnya, atau penggunaan kardus untuk kotak suara yang sangat tidak aman, serta penemuan e-KTP berserakan di jalanan.

“Maka wajar jika masyarakat juga mudah terjebak dalam arus informasi hoaks terkait dengan proses pemilu tanpa lagi menyadari, bisa jadi produsen hoaksnya punya kepentingan-kepentingan politis di balik itu semua. Jadi kasus tujuh kontainer itu harus diungkap agar publik tidak makin skeptis atas pelaksanaan Pemilu 2019 nanti,” tambahnya.

Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (Jubir BPN) Prabowo-Sandi ketika dihubungi INDOPOS mengaku khawatir adanya berita hoaks tersebut. Dirinya pun menjelaskan bahwa kubu pasangan capres-cawapres sangat mendukung kasus ini diusut tuntas oleh kepolisian. “Usut pelaku utamanya yakni, suara orang yang ada di dalam rekaman bahwa ada tujuh kontainer di Tanjung Priok yang sedang digeledah. Selain itu, siapa juga dalangnya,” ucapnya.

Meski begitu, terkait dengan adanya rencana aparat kepolisian yang kini memburu politisi Demokrat Andi Arief karena didiuga ikut menyebarkan berita hoaks itu, ucap Andre, hal itu tidaklah tepat. “Saya kira Andi Arief itu hanya sebagai masyarakat yang meminta agar pihak yang berwenang mengusut informasi yang ada di dalam rekaman itu. Dan itu sah saja sebagai warga negara mempertanyakan sesuatu yang dinilainya ada unsur kejahatan. Masak rakyat gak boleh meminta tolong,” imbuhnya.

Sementara setelah dilaporkan KPU RI, Kamis (3/1/2019) lalu, jajaran Bareskrim Mabes Polri langsung bergerak cepat. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber bahkan sudah berhasil menangkap dua orang pelaku yang diduga menyebarkan informasi hoaks mengenai tujuh unit kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dua pelaku berinisial HY dan LS itu ditangkap di lokasi berbeda yakni, di Bogor, Jawa Barat, dan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski demikian, kedua pelaku itu hanya dimintai keterangan oleh penyidik dan tidak ditahan. Menurut Dedi, status kedua pelaku apakah akan menjadi tersangka atau tidak ditentukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan.

Dedi mengatakan, tim penyidik Bareskrim saat ini masih mengidentifikasi pelaku utama kasus ini. “Penyidik juga melakukan asas kehati-hatian, yang penting targetnya harus tuntas sampai ke akarnya dan aktor intelektualnya,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Dedi membantah terjadinya penggerebekan di rumah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang berlokasi di Lampung. “Tidak benar (penggerebekan, Red). Tidak ada penindakkan di kediaman Bapak Andi Arief,” katanya.

Dedi menyebutkan, polisi mendatangi rumah yang diduga milik Andi Arief itu setelah akun Twitter milik Andi Arief mencuit bahwa rumahnya didatangi polisi. Namun setelah dicek, ternyata rumah tersebut sudah bukan milik Andi Arief sejak 2014. “Polres Lampung mengecek karena informasinya viral di media sosial. Dan ternyata rumah itu bukan atas nama Andi Arief sejak 2014,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, rumahnya yang ada di Lampung didatangi polisi siber. Hal itu disampaikannya lewat akun Twitter @AndiArief. “Rumah saya di Lampung digerudug dua mobil Polda mengaku ‘cyber’. Pak Kapolri, apa salah saya. Saya akan hadir secara baik2 kalau saya diperlukan,” cuit akun tersebut. Ada dugaan bahwa rumah Andi disambangi polisi karena kicauan akun Twitternya yang menyebut isu adanya tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok Jakarta.

Dalam twitnya, Andi meminta informasi tersebut agar dicek kebenarannya.

Sebelumnya, selain KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga melaporkan Wasekjen Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri. Dia diduga menyebar berita bohong soal isu adanya tujuh kontainer yang membawa surat suara tercoblos.  Laporan atas Andi Arief tertuang dengan Nomor LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tanggal 3 Januari 2019. Andi dilaporkan atas dugaan kejahatan terkait pemilihan umum, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penghinaan.

Pasal yang disangkakan ke Andi melalui laporan tersebut adalah UU No 7/2017 tentang Pemilu Pasal 517 Penyebaran Berita Bohong, UU No 1/1946 tentang KUHP Pasal 14 juncto Pasal 15 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan.

Direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Bidang Advokasi dan Hukum Ade Irfan Pulungan menilai cuitan Andi seperti menuduh pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Jadi kami hadir di sini merasa berkepentingan karena penyebaran dan cuitan dari salah satu pengurus Partai Demokrat yang sepertinya menuduh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019) lalu.

Ade mengatakan, pemberitaan surat suara tercoblos dapat menimbulkan kegaduhan dalam proses menuju Pemilu 2019. Andi Arief diduga mendapatkan sumber suara adanya isu tersebut melalui grup WhatsApp. Karena itu, dia meminta Bareskrim juga menyelidiki grup WhatsApp Andi Arief.

Sementara, KPU dan Bawaslu  tidak melaporkan Andi Arief ke kepolisian. Yang dilaporkan KPU adalah hoaks surat suara pemilu 2019 yang sudah dicoblos sebanyak tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. “Tidak, kami sampai saat ini laporkan kejadiannya, soal nanti kejadian siapa pelakunya yang ketangkap kami serahkan sepenuhnya ke kepolisian,” kata Arief Budiman, ketua KPU di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Cetak Surat Suara

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sebanyak 939.879.651 lembar surat suara akan dicetak pada Januari 2019 ini. “Rencananya pertengahan Januari 2019 ini surat suara sudah bisa produksi (dicetak, Red),” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).

Produksi surat suara ini akan dilakukan secara transparan, yakni melalui proses lelang dengan katalog, sehingga melalui sistem itu akan penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien. Anggaran satuannya untuk memproduksi 939.879.651 lembar surat suara diperkirakan sebesar Rp 872,6 miliar, namun rencana kontrak hasil lelang ini menjadi Rp 604,7 miliar. “Jadi efisien kita sebesar Rp267,9 miliar atau kira-kira 30,7 persen,” kata Pramono.

KPU sendiri telah menetapkan masa sanggah pemenang Pemilu 2019 pada 7 Januari 2019. “Pemenang lelang sementara sudah ada, tetapi bagian dari transparansi proses lelang itu maka kita membuka masa sanggah. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang tidak menang itu boleh mengajukan komplain boleh mengajukan keberatan. Nanti akan kita periksa keberatannya seperti apa. Itu bagian dari proses transparansi tender yang dilakukan oleh KPU,” paparnya.

KPU sendiri telah menggelar kegiatan validasi surat suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin sore. Validasi dan approval surat suara ini untuk calon legislatif di DPR dan Pilpres 2019, sementara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan di KPU daerah. (dil/aen/ant)

 

Komentar telah ditutup.