Headline

Kasus Meikarta, KPK Panggil Aher sebagai Saksi Neneng

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Kasus Meikarta, KPK Panggil Aher sebagai Saksi Neneng - Headline

TERJERAT-Tersangka suap proyek perizinan Meikarta sekaligus Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melakukan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai saksi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

”Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam kasus suap proyek perizinan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (7/1/2019).

Terkait kasus Meikarta ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR). Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bar)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Headline / Pengamat Sarankan Nurdin Basirun Bongkar Sampai ke Akar-akarnya

Headline / Pengawal Idrus Marham Diduga Terima Rp 300 Ribu

Headline / KPK Pecat Pengawal Idrus Marham


Baca Juga !.