Jakarta Raya

Dewan Minta Persoalan Parkir Segera Beres

Redaktur: Muhammad Izzul Mutho
Dewan Minta Persoalan Parkir Segera Beres - Jakarta Raya

Ilustrasi Parkir Foto: Iqbal/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Persoalan parkir, khususnya parkir liar, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta. Selain mengganggu, parkir liar juga menyebabkan pendapatan pemprov dari sektor parkir tidak  maksimal, karena dugaan kebocoran. Belum lagi dampak lainnya. Salah seorang pengguna trotoar, Heri, 33, warga Jakarta Timur, mengatakan, saat dia hendak ke Pusat Grosir Cililitan (PGC) banyak motor parkir di atas trotoar. Pejalan kaki, lanjutnya, malah mengalah dan juru parkir (jukir) sampai manggil pemotor untuk parkir di tempat tersebut.

"Pemotor yang mau ke PGC dipanggil-panggil agar parkir motor di trotoar. Kan PGC sendiri menyediakan lahan parkir. Harusnya ada penertiban agar rapi dan trotoar jalan digunakan sebagaimana seharusnya ya buat pejalan kaki. Bukan malah buat parkir," kesalnya. 

Maraknya parkir liar disebut-sebut karena diduga ada oknum terkait yang bermain."Ya kami menduga itu bisnis sampingan. Terbukti tidak ditertibkan sekalipun itu adalah pelanggaran terhadap Perda Ketertiban Umum, Perda Transportasi, UU Jalan, dan UU Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi untuk itu, Gubernur DKI Jakarta harus tegas mengawasi kinerja anak buahnya sehingga tidak ada pemanfaatan fasilitas pejalan kaki untuk bisnis perparkiran," ujar Ahmad Safrudin dari Koalisi Pejalan Kaki, Minggu (6/1/2019) siang. Harusnya, lanjutnya, kalau sudah ada temuan, segera ditertibkan. "Yang bukan buat parkir jangan lagi dibuat parkir tak resmi,’’ imbuhnya.

Regulasi terkait jalan, tambahnya. semua melarang parkir di fasilitas pejalan kaki. Pihaknya mengaku sudah sering mengingatkan dengan melakukan kampanye dan bicara langsung. ’’Bayangkan di area trotoar sepanjang 20 meter saja dikalikan misal 30 motor x Rp 2 ribu per motor untuk parkir tak resmi. Itu per hari. Kadang digunakan sampai 2-4 lapis. Bisa ratusan ribu rupiah pemasukan sehari bahkan lebih mungkin. Ya tinggal kalikan saja," ujarnya. 

Dia mengaku, mengatasi parkir on the street dan off street serta di trotoar tidak ada yang sulit. ’’Asalkan tegas,’’ sambung Safrudin. Jadi petugas harus menertibkan. Pelaku harus diproses secara hukum. "Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan dan trotoar itu masuk pidana dendanya Rp 1,5 miliar," katanya.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku sudah berupaya keras mencegah kebocoran retribusi daerah dari pengelolaan parkir. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi pembayaran jasa layanan parkir. 

“Untuk mencegah kebocoran parkir, Unit Pelaksana (UP) Perparkiran Dishub senantiasa mengembangkan profesionalisme dalam layanannya,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Minggu (6/1/2019).

Sigit mengatakan, jika dulu pengguna jasa parkir mendapatkan karcis parkir, maka saat ini peningkatan layanan juga dengan melakukan digitalisasi pembayaran jasa layanan parkir. Selain itu, peningkatan dan pengawasan kepada para jukir dilaksanakan sesuai ketentuan, baik pengawasan internal maupun berdasarkan laporan masyarakat. “Hal tersebut dilakukan semata-matauntuk meningkatkan manajemen dan pelayanan UP Perparkiran Dishub,” katanya.

Soal detail kebocoran dan dugaan adanya oknum terkait yang bermain atau di belakang, Sigit belum menjawab. Yang pasti, Sigit mengaku, pihaknya juga terus menertibkan parkir-parkir liar di berbagai wilayah ibu kota. "Kami intens melakukan penertiban parkir liar. Ini dilakukan setiap hari," tegasnya. 

Dijelaskan Sigit, penertiban parkir liar tertuang dalam Peraturan Daerah No 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Menurutnya, sebagian besar penindakan terhadap parkir liar bersumber dari laporan masyarakat. Karena itu, Sigit meminta peran aktif warga untuk memberikan laporan terkait lokasi parkir liar yang ada di masing-masing wilayah. 

Dia menambahkan Dishub DKI tak memiliki kewenangan terkait penegakan hukum atas parkir liar. Kewenangan tersebut berada di pihak Kepolisian atau Polda Metro Jaya. "Makanya, Dishub DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memastikan penindakan hukum jika ada pelanggaran pidana," imbuhnya. 

Berdasarkan data UPT Perparkiran DKI, saat ini tercatat 400 lokasi parkir resmi yag dikelola Pemprov DKI. Penetapan lokasi tersebut mengacu pada Pergub 188/2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pempov DKI. Dua hal yang membedakan antara tempat parkir liar dan parkir resmi, yaitu adanya karcis dan tarif yang sesuai peraturan.

Sedangkan anggota DPRD DKI yang membidangi perparkiran Jhonny Simanjuntak, meminta dugaan kebocoran parkir diusut tuntas. Pihaknya mengeluarkan rekomendasi penentuan tarif serta persoalan parkir lainnya."Pada prinsipnya kami ingin masalah parkir ini selesai secepatnya," kata dia.

Hampir senada disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman. Dia rekomendasi agar kebocoran ditutup dengan meningkatkan pengelolaan parkir. “Ke depan jangan ada lagi kebocoran-kebocoran,” tandasnya.

Sebelumnya, analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, masalah parkir liar di Jakarta adalah masalah laten dalam manajemen parkir Jakarta. Pada 2007-2008 kami Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melakukan studi tentang pengelolaan parkir di Jakarta (Politik Parkir Jakarta, 2008). Saat itu sudah ada sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) resmi di badan jalan Jakarta. Jumlah 16.000 SRP itu belum termasuk SRP liar yang jumlahnya setidaknya ada sekitar 20.000 SRP. 

 Adanya SRP resmi di Jakarta awalnya berasal dari pengelolaan parkir liar yang kemudian disahkan mendapat rambu tempat parkir dan petugas yang liar mendapat seragam menjadi petugas jukir resmi. Tapi pada perjalanan tetap masih banyak pembicaraan keberadaan parkir liar di badan jalan sebagai tambahan pendapatan petugas kantor pengelola perparkiran pemprov Jakarta dan lainnya.

Jika satu SRP efektif sehari digunakan selama 10 dan biaya rata-rata Rp 5.000, maka pendapatan parkir liar bisa mencapai Rp 1 miliar tiap harinya. Penghitungan di atas baru hitungan minimal dari jumlah SRP liar lebih banyak serta kemungkinan jam pemakaian minimal. Jumlah pendapatan  besar minimal Rp 1 miliar inilah yang membuatnya menarik banyak pihak mau mendapat bagian dari keberadaan parkir liar. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera secara sistemik melakukan pembersihan dan menghapus praktik-praktik parkir liar di Jakarta.  Pemprov Jakarta melalui Unit Pengelola Perparkiran Jakarta bisa menindak serta melaporkan pelaku praktik parkir liar sebagai praktik pemerasan kepada pihak kepolisian. Penghapusan parkir liar bisa dilakukan dengan melakukan penghapusan dan pelarangan total parkir di badan jalan.

Diberitakan sebelumnya, Humas UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ivan kepada INDOPOS, Rabu (19/12/2018), mengatakan, lokasi parkir resmi memiliki mesin tarif parkir elektronik (TPE) dan ada yang masih manual. ’’Dan ini ada asuransinya,” katanya.

Sesuai dengan Pergub parkir,  menurut Ivan ada 441 lokasi parkir resmi di Jakarta. Lahan parkir tersebut mengelola ruas jalan yang dikelola oleh Dishub DKI Jakarta. Ruas jalan tersebut di antaranya untuk Jakarta Pusat di Jalan Kyai Haji Agus Salim,  Jakarta Utara ada di Jalan Boulevard Raya, Jakarta Selatan di Jalan Faletehan dan Jakarta Timur di Jalan Balai Pustaka dan Jakarta Barat di Jalan Pinangsia. “Parkir resmi ini bukan di trotoar, itu untuk pejalan kaki. Tapi parkir resmi ini di bahu jalan yang dikelola oleh Dishub DKI,” katanya.

Ia menerangkan, parkir tanpa kartu retribusi tidak semuanya dikategorikan parkir liar. Karena, masih ditemukan oknum di parkir resmi pemda. Untuk menghadapi itu, ia berharap masyarakat berperan aktif untuk menanyakan bukti bayar parkir.“Petugas kita di lapangan kan ada juga yang nakal, tapi juga banyak yang baik,” teranganya.

Untuk kebocoran parkir, lanjut dia, banyak ditemukan di lapangan. Karena, masih ada petugas parkir yang belum menerima gaji tetap. Sehingga Pemprov DKI memberlakukan kebijakan sosial pembagian tarif parkir dengan petugas parkir.“Sesuai peraturan pembagiannya 70 persen untuk Pemda dan 30 persen untuk petugas parkir, ini diberlakukan di lokasi parkir menengah dan 75:25 persen untuk parkir kelas bawah,” tutupnya. (ibl/wok)

 

 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / Dua Tahun Pajak Parkir di Kota Bekasi tak Tercapai

Megapolitan / Sudinhub Jaksel Gerah, Trotoar Jadi Alih Fungsi

Megapolitan / Motor Parkir di Trotoar Disikat

Jakarta Raya / Parkir Liar Marak, Mengalir ke Mana?

Jakarta Raya / Berantas Parkir Liar dengan Aplikasi

Jakarta Raya / Pengawasan Lemah, Praktek Kotor Marak di Kantong Parkir


Baca Juga !.