Nasional

Aturan Ojol Ditarget Rampung Februari

Redaktur: Nurhayat
Aturan Ojol Ditarget Rampung Februari - Nasional

LATIH PENGENDARA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka pelatihan keselamatan berkendara yang digelar selama dua hari di GO-FOOD Festival di bilangan Cakung, Minggu (6/1). Foto : Adrianto/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menargetkan Peraturan Menteri Perhubungan soal ojek online rampung sebulan ke depan. Alhasil, DPR RI mendukung hal tersebut. ”Saya harapkan dalam satu bulan, iya (Februari, Red),” ujarnya di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Kendati menargetkan beleid tersebut segera rampung, Budi memastikan pemerintah akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya asosiasi ojek online maupun aplikator untuk meminta masukan terkait aturan tersebut. ”Kami tidak mau sepihak, tiba-tiba aplikator merasa pemerintah maunya sendiri. Kami akan ajak bicara semuanya. Memang memakan waktu tapi ini untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Budi yakin dengan adanya aturan mengenai ojek online atau ojol bisa menyenangkan banyak pihak, termasuk korporasi. Pasalnya, aturan itu bisa memberikan kepastian hukum apabila ke depannya perusahaan mau mengambil aksi korporasi. ”Regulasi itu bisa menjadi suatu perlindungan yang baik, jangan sampai suatu waktu ada kasus, 'wah kalian berpotensi ilegal', jangan begitu,” ucap Budi.

Dia mengaku, langkahnya itu membuat aturan untuk ojol bermula dari permintaan Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi melihat ada satu juta orang yang memilih berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Budi pun sepakat dengan gagasan itu. ”Karena mereka yang tadinya tidak memiliki pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dengan skill yang ada dan dengan enjoy dia lakukan,” tegasnya.

Sehingga, sambung Budi, itu bisa menghasilkan perputaran perekonomian melalui upaya kreatif dari masyarakat. Karena itu, ia merasa pemerintah perlu memberikan dukungan melalui adanya peraturan tersebut. Terlebih, selama ini para pengemudi ojek online seolah-olah merasa tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. ”Maka, dengan diskresi, saya sudah memutuskan dan sudah saya laporkan ke presiden untuk memberikan satu Peraturan Menteri berkaitan dengan ojek online ini,” tutur Budi.

Ditambahkan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi, draft aturan ojol itu bisa kelar dalam satu bulan. Namun, untuk menerbitkannya masih perlu mekanisme lagi. Misalnya untuk mengundangkannya dengan Menteri Perhubungan dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ”Kalau cepat ya, prediksi saya bulan tiga atau empat (Maret atau April, red) sudah bisa (diterapkan), tergantung dalam peralihan itu apakah ada penyesuaian lagi atau tidak, akan kita lihat,” kata Budi.

Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, pemerintah memang memperjelas regulasi ojol. Pasalnya, ojek konvensional menggunakan regulasi dari Kementerian Perhubungan, sementara ojol regulasinya masih sebatas dari perusahaan aplikator.

Menurutnya, regulasi yang jelas, sebagai bentuk perhatian pada kesejahteraan ojek online. ”Regulasinya harus diperjelas. Karena mereka ini berbasis dari aplikasi, sementara yang konvensional itu dari Kemenhub. Harus ada satu kejelasan dimana naungan dan perlindungan ini diatur. Terutama dari roda dua yang belum ada naungannya. Sementara roda empat sudah, ada tapi belum memadai,” kata Fadli, kemarin.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, hal ini perlu diakomodir, karena kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sudah berbasis digital, sehingga semua bisa dilakukan secara online. ”Mereka menyampaikan perlu ada aplikasi yang berpihak kepada ojek online, termasuk tarif yang memadai. Agar tidak terkesan sebagai kerja paksa. Karena pemasukan yang diatur oleh pembuat aplikator tidak memadai,” imbuhnya.

Untuk itu, sambung Fadli, harus ada penanganan secepatnya dari pemerintah. Karena selama ini ojek online merasa pemerintah tidak melindunginya dan tidak memerhatikannya. ”Saya kira nanti apa yang menjadi aspirasi mereka akan kita teruskan pembahasan ini dengan komisi terkait, dalam hal ini adalah dengan Komisi V dan Komisi I,” tutupnya. (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Ini Tanggapan Aplikator Soal Penerapan Tarif Baru Ojek Online

Kesra / BPJS Ketengaakerjaan Gerebek Pengemudi Ojol

Ekonomi / Daerah Ikut Minta Tarif Dinaikkan

Banten Raya / Kalah dari Ojol, Angkot Bakal Diberi Subsidi

Megapolitan / Halte Jadi Tempat Mangkal, Ojol bikin Pusing Dishub


Baca Juga !.