2018, UU Pemilu Paling Banyak Digugat 

INDOPOS.CO.ID – Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi yang paling banyak digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2018. Sedangkan di 2019, MK memiliki empat tantangan. Hal itu dipaparkan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (6/1/2019).

Menurut Veri, sepanjang tahun 2018, MK tercatat menguji UU Pemilu sebanyak 28 kali. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) berada di urutan kedua dengan jumlah 12 pengujian. ”Tren pertama adalah soal pemilu. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu jadi yang paling banyak diuji di MK pada tahun 2018, ada 28 kali terkait dengan pengujian UU Pemilu. Yang kedua terkait UU MD3, 12 kali diuji di MK selama tahun 2018,” ujar Veri.

Adapun, sambung Veri, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berada diurutan ketiga. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berada di urutan keempat dengan empat kali gugatan. ”Sementara undang-undang lainnya hanya digugat 1-2 kali sepanjang tahun 2018,” tukasnya.

Menurutnya, kinerja MK dilihat dari tunggakan perkara setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Hal itu terlihat dari sisa 20 perkara pada tahun 2019. ”Dari 151 perkara di tahun 2018 sudah berhasil dituntaskan sebanyak 131 perkara, artinya ada 20 tunggakan perkara untuk tahun 2018. Ada tren penurunan tunggakan perkara dibanding tahun-tahun sebelumnya. ”Tahun 2017 tunggakan perkaranya 78. 2018 tunggakan perkaranya 49. 2019 tunggakan perkaranya 20 perkara,” lanjut dia.

Dalam kesempatan itu Veri menyatakan, ada empat tantangan MK selama tahun ini. Pertama mengenai kepatuhan terhadap putusan MK. ”Ada banyak faktor yang mempengaruhi orang akan patuh atau tidak. Kenapa harus patuh? Karena putusan MK tafsir terhadap konstitusi yang artinya putusan konstitusi,” ucapnya.

Untuk itu, dia meminta, semua pihak percaya MK. Jika percaya, maka keputusan MK dapat diterima. Dia mencontohkan, pemilu 2014. Meskipun, perdebatan cukup sengit selama proses penyelesain sengketa hasil pemilihan presiden, namun, ketika sudah diputuskan MK, selesai.

Pada pemilu 2019, dia meminta, apapun perdebatan, namun, ketika ada putusan MK, pihaknya berharap itu sebagai putusan akhir. Dan menyelesaikan perdebatan dan persoalan yang muncul di dalam proses politik kita yang hari ini sangat keras dan panas. Namun, belakangan ini, terdapat sejumlah putusan MK yang tidak dipatuhi. Khususnya dalan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, syarat calon anggota DPD yang bukan pengurus partai politik. ”Sudah diputus MK, dan mestinya berlaku di pemilu sekarang, tapi Mahkamah Agung mempunyai prinsip yang berbeda,” kata dia.

Sementara itu tantang kedua, masih menurut Veri, pergantian dua Hakim MK, Aswanto dan Wahidudin Adams yang masa jabatannya berakhir pada 21 Maret 2019. Mereka berdua dipilih melalui jalur DPR. 

Dia menjelaskan, pergantian dua hakim konstitusi itu terkait ritme kerja hakim MK dan independensi karena dipilih di DPR. Menurut dia, bukan tidak mungkin ada tarik menarik di DPR terkait pencalonan hakim konstitusi, dalam tanda petik menempatkan orangnya di MK. Sehingga, dia mengkhawatirkan, pada saat memutus hasil pemilu, akan berpihak untuk menguntungkan salah satu kandidat. ”Kami berharap siapapun yang terpilih adakah orang-orang terbaik. Memang independen,” kata dia.

Sedangkan, tantangan ketiga, kata dia, MK harus bisa mempertahankan kinerja soal pengujian undang-undang. Tren penundaan perkara pada tahun 2018 menurun dan seharusnya pada 2019 putusan pengujian undang-undang lebih cepat. ”Tantanganya MK, bisa atau tidak mempertahankan itu, atau paling tidak lebih baik itu,” terangnya.

Terakhir, untuk tantangan keempat, dia menambahkan, terkait sengketa hasil pemilu. Akibat dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan selama penyelenggaraan pemilu, maka dikhawatirkan timbul konflik internal dan potensi sengketa antar caleg. (aen)

 

Komentar telah ditutup.