Megapolitan

Kerja Sama Belum Diteken, Pemegang KS-NIK Tetap Bisa Berobat

Redaktur: Syaripudin
Kerja Sama Belum Diteken, Pemegang KS-NIK Tetap Bisa Berobat - Megapolitan

Irwan Heryanto. Foto : DOK/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Perjanjian kerja sama rumah sakit swasta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum terlaksana meski sudah hampir sepekan perjanjian sebelumnya habis. Pihak pertama dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan isi draf perjanjian ke masing-masing rumah sakit swasta.

"Sampai sekarang belum ada perjanjian baru, sejak perjanjian lama sudah habis pada 31 Desember 2018 lalu," kata Ketua Asosisasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Irwan Heryanto, Senin (7/1/2019).

Irwan mengaku, dalam rapat evaluasi yang sempat berlangsung bersama-sama pemda, pihak rumah sakit swasta belum disodorkan draf perjanjian baru. Keterlambatan ini kata Irwan, bukan kewenangannya untuk mencari tahu.

"Kalau soal kenapa terlambat itu bukan wewenang kami, tanyakan saja langsung ke pemerintah," ujarnya.

Hanya saja, Irwan menjelaskan, pelayanan untuk peserta Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di 36 rumah sakit swasta di Kota Bekasi tetap berlaku.

Dia berharap dalam draft baru bisa berlaku surut sejak 1 Januari 2019. "Mudah-mudahan perjanjian baru itu ditandatangani berlaku surut," imbuhnya. Bukan itu saja, Irwan menjelaskan, soal perjanjian utang juga sudah dibahas bersama-sama dengan Pemkot Bekasi.

Hanya saja, kapan utang yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar itu akan dibayarkan oleh pemda setempat. "Kita tidak tahu, karena masalah utang itu sudah kewenangan rumah sakit swasta dengan Pemkot Bekasi. Kami hanya memfasilitasi saja," ujarnya.

Irwan mengatakan, dalam perjanjian baru nanti setidaknya bisa ada pertimbangan aturan yang diturunkan pemerintah pusat terkait Jaminan Kesehatan secara nasional. Sehingga, pihak rumah sakit memiliki dasar dalam menjalankan program kesehatan di daerah. 

Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Bekasi Widodo Indrijantoro mengatakan, draft perjanjian kerja sama dengan rumah sakit swasta memang masih dalam pembahasan. Namun, setelah rampung dibahas, pihaknya akan melaporkan ke kepala daerah sebelum akhirnya disodorkan ke rumah sakit.

"Kami masih bahas hari ini, Senin (7/1/2019) nanti kita lapor ke pak wali," katanya. Widodo menambahkan, selama perjanjian baru baru dibahas, tidak ada kendala setiap pemegang kartu sehat untuk berobat.

Sebab, pemerintah daerah akan bertanggungjawab dalam penggunaan Kartu Sehat di sejumlah rumah sakit. "Kita tetap bertanggungjawab meski belum ada draf perjanjian baru yang ditandatangi bersama rumah sakit swasta," ujarnya.

Namun, disinggung adanya rencana Pemkot Bekasi yang akan mengevaluasi rumah sakit yang bekerjasama, Widodo mengaku tidak mempengaruhinya.

Sebab, selama pihak rumah sakit swasta melayani pemegang kartu sehat, pemerintah akan bertanggungjawab, termasuk soal piutang yang belum terbayar. ”Kita tanggung jawab penuh," tandasnya. (dny)

Berita Terkait


Baca Juga !.