Megapolitan

Pemberdayaan Ekonomi Warga Gagal

Redaktur: Syaripudin
Pemberdayaan Ekonomi Warga Gagal - Megapolitan

Info Grafis : Angga Gumelar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Meski berbentuk kota metropolis, yang berdekatan dengan Jakarta tapi di wilayah Kota Bekasi masih banyak rumah warganya yang tidak layak huni atau rutilahu. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 3.066 unit.

Data rumah tak layak ditempati itu masih sementara, setelah pihak kecamatan terus melakukan data berjalan di setiap wilayahnya. Rutilahu dihuni oleh warga kurang mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Karena itu, Pemkot Bekasi menggelar bedah rutilahu. 

Dengan biaya renovasi Rp 18 juta untuk satu rumah.

Data yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menyebutkan pada 2017 lalu, bantuan perbaikan rutilahu sudah dilakukan sebanyak 1.000 unit.

Lalu pada 2018, bantuan rutilahu diberikan kepada 1.065 unit rumah warga miskin. Dan rencananya, tahun 2019, perbaikan rutilahu akan dilakukan hanya 200 unit saja. ”Pendataan terus dilakukan pihak kecamatan. Karena, pembangunan rutilahu berdasarkan data dari kelurahan," terang Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Imas Asiah, Senin (7/1/2019).

Imas menambahkan, ribuan rutihalu itu tersebar di 12 kecamatan. Saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru menetapkan enam kelurahan yang diprioritaskan dalam pengentasan permukiman kumuh sejak 2016. Enam wilayah itu adalah Medansatria, Bantargebang, Kaliabang Tengah, Kalibaru, Pejuang dan Teluk Pucung.

"Pemberian dana rutilahu akan berlangsung hingga 2020 menggunakan dana APBD," terangnya juga. Imas juga menjelaskan, bukan hanya bantuan rutilahu saja yang dilakukan. Pihaknya juga melakukan perbaikan kualitas lingkungan warga sekitar rutilahu.

Ada tujuh indikator sebagai patokan perbaikan permukiman warga tersebut. Yakni, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas persampahan, akses air bersih, fasos/fasum dan ruang terbuka hijau yang masih buruk di suatu wilayah.

"Sepanjang 2017, kami telah menata sekitar 3-5 hektare pemukiman kumuh di 56 kelurahan. Kami perbaiki tujuh  indikator yang rusak itu. Agar kehidupan warga lebih baik,” paparnya juga.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Agus Harfa mengatakan, pemilik rutilahu di daerahnya sebagian warga dengan tingkat perekonomian bawah. Jadi, warga pemilik rutilahu termasuk dalam indikator warga miskin.

"Ada beberapa indikator yang bisa disebut sebagai warga miskin, kami selalu melakukan pendataan sebelum memberikan bantuan," jelasnya, Senin (7/1/2019). Agus menambahkan, sejauh ini pihaknya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial untuk meringankan biaya warga miskin.

Pada 2018 lalu, bantuan yang diterima pihaknya mencapai Rp 400 juta untuk permodalan usaha bagi warga miskin. "Bantuan 2019 belum ada, kami baru mengajukan sebatas proposal," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Perkotaan Unisma 45 Bekasi  Adi Susila mengatakan, maraknya rutilahu menjadikan bukti pemerintah daerah belum memperdayakan ekonomi kerakyatan warganya. Hingga mereka belum bebas dari jerat kemiskinan.

Sebab, hampir sebagian besar warga pemilik rutilahu hidup di bawah garis kemiskinan. ”Kalau saja pemerintah daerah aktif membangun ekonomi kerakyatan, warga bisa mendapat modal untuk membuka usaha. Saya perkirakan angka rutilahu menurun," tandasnya. (dny)

 

 

Berita Terkait


Baca Juga !.