Politik

Ancam Persatuan, Tindakan Tegas Disiapkan

Redaktur: Folber Siallagan
Ancam Persatuan, Tindakan Tegas Disiapkan - Politik

PANTAU HOAKS-Petugas cyber crime Polda Sulsel memantau hoaks di dunia maya. Foto: Antara

INDOPOS.CO.ID - Pemerintah menganggap serius fenomena hoaks yang banyak beredar di dunia maya. Menjelang Pilpres 2019, produksi hoaks kian masif beredar di sejumlah platfor media sosial (medsos). Pemerintah mengancam akan memberi tindakan tegas terhadap para pelaku hoaks tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas hoaks untuk menjaga jalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serentak pada 2019.

"Yang pertama tadi kalau kita bicara agak rinci masalah hoaks harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaiman opini publik," kata Wiranto di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (7/1/2019).

Wiranto menyampaikan hal itu seusai menghadiri sidang kabinet paripurna dengan topik program dan kegiatan tahun 2019 yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan rapat, Presiden meminta agar stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik.

"Kedua kita cegah adanya gangguan keamanan yang terorisme dan radikalisme. Lalu kita imbau jangan menggunakan politik identitas karena politik identitas itu memecah-belah persatuan kita sebagai bangsa," tambah Wiranto.

Menurut Wiranto, poltiik identitas dalam kampanye hanya akan mengadu suku dan agama dan status sosial.

"Kita juga mengimbau parpol-parpol sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk suksesnya pemilu, ayolah kita kampanye boleh tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu adalah kompetensi pemimpin dan rekam jejak pemimpin agar agar bisa mmbangun suatu kesuksesan negeri ini," tutur Wiranto.

Sedangkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah punya atensi terhadap penyebaran kabar bohong di masyarakat jelang pemilu.

"Penyebaran kabar bohong harus jadi atensi tinggi. Kalau sekarang ini saya bicara hoaks kontainernya harus keras, solusinya tindakan hukum," ujar Moeldoko di kompleks istana kepresidenan.

Sebelumnya polisi sudah menangkap 2 orang tersangka kasus hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos. Hal itu bermula dari cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arif yang mengatakan adanya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Selanjutnya malah beredar ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam 7 kontainer. Di rekaman itu juga menyebutkan surat suara itu berasal dari China dan sudah disita TNI AL.

"Kadang-kadang kalau munculnya tidak mudah. Tetapi bagaimana setelah dia muncul baru 'law enforcement'. Bisa dibayangkan, kemarin malamnya itu TKN (Tim Kampanye Nasional) kumpul dengan Pak Presiden baru meminta izin, gambar ini untuk Pak Jokowi mana yang cocok. Kok sudah muncul 7 kontainer? Sontoloyo betul itu," ucap Moeldoko.

Moeldoko mengingatkan agar orang-orang penyebar hoaks tidak main-main terhadap tindakannya.

"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin saya katakan lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," tegas Moeldoko.(ant)

Berita Terkait


Baca Juga !.