Nasional

Satu Tahun Gerakan Kebangkitan Indonesia, Kembali ke UUD 45 Makin Menggema

Redaktur: Ali Rahman
Satu Tahun Gerakan Kebangkitan Indonesia, Kembali ke UUD 45 Makin Menggema - Nasional

Satu tahun sudah Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) berdiri. Untuk memperingatinya, para tokoh yang tergabung menggelar Syukuran dan Doa, yang dilaksanakan di Hotel Best Western Senayan, Mall STC Lantai 6, Selasa (8/1/2019) sore.

INDOPOS.CO.ID - Satu tahun sudah Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) berdiri. Untuk memperingatinya, para tokoh yang tergabung menggelar Syukuran dan Doa, yang dilaksanakan di Hotel Best Western Senayan, Mall STC Lantai 6, Selasa (8/1/2019) sore.

Hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya, Mayjen TNI (Purn) Prijanto (Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta), Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno (mantan Kasal), Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat (mantan Kasau), Irjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman, Irjen Pol. (Purn),  aktivis Malari, Dr. Hariman Siregar, Bambang Wiwoho, Drs. HM. Hatta Taliwang, Ir. Heppy Trenggono, M. Kom, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, Mayjen TNI (Purn) B. Sumarno, dr. Zulkifli S. Ekomei, H. Ariady Achmad, S.Ak, Edwin H. Soekowati, Ir. Wawat Kurniawan, M.Sc, Bakri Abdullah, Nur Ridwan, Dr. Dina Nurul Fitria, SE., MT, Dra. Hj. Rahmah Hasjim, Ir. Ibnu Tadji HN, Anshory Tadjudin (Mayjen TNI Purn), Dedy Setia Budiman (Mayjen TNI Purn), Sularso, S.I.P (Mayjen TNI Purn), Supriyadi, S.I.P (Brigjen TNI Purn), Bambang Wahyudin (Laksma TNI Purn), Edy Yusuf (Laksma TNI Purn), Mas’ud Effendi Amien (Brigjen TNI Purn), Dr. H. Moh. Djatmiko, M.Si (Irjen Pol Purn), H.Tumiyo, SE (Marsda TNI Purn), Dr. H. Datep Purwa Saputra., M.M, Irjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman, DR. Gurmilang Kartasasmita, Rauf Arumsah dan Dipa Wanara, SH.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn) Prijanto mengatakan, GKI tidak anti demokrasi. Tetapi format demokrasi yang mana yang seharusnya dianut bangsa Indonesia, adalah demokrasi sebagaimana Sila-4 Pancasila. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujarnya.

Prijanto mengingatkan, The Founding Fathers Bung Karno ketika mengenalkan Dasar Negara kita di PBB, mengenalkan Sila ke-4 sebagai "demokrasi".

Pilpres Langsung adalah demokrasi yang akan menghancurkan Indonesia. “Perhatikan perilaku para pendukung kandidat, bercakaran separti anjing dan kucing, itulah yang dikehendaki asing,” terang Prijanto.

Lebih lanjut, Prijanto mengisahkan, berdirinya GKI yang dideklarasikan 7 Januari 2018, di Gedung Is Plaza, Jakarta Timur. Visi misi yang disampaikan jelas, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, aman, tentram, adil, dan makmur.

Dalam prosesnya, GKI melakukan sejumlah agenda, mulai dengan bertemu pimpinan DPR dan menyuarakan untuk kembali ke UUD45 asli. Kemudian juga meluncurkan buku bersama Purnawirawan TNI/POLRI saat Harkitnas yang berjudul “Bangkit Bergerak Berubah Atau Punah”. Kemudian menyusun buku kembali yang berjudul “UUD 1945 Disertai Adendum” yang misinya mengedukasi dan mengajak kembali ke UUD 1945 asli untuk disempurnakan. Tim dari GKI kemudian juga bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan menyerahkan buku UUD 1945 Disertai Adendum tersebut.

Selanjutnya, buku UUD 1945 Disertai Adendum ini juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebagai buku pertama UUD 1945 Disertai Adendum.

Buku tersebut semakin tersebar, saat Rakernas Gerakan Selamatkan Indonesia, kemudian terus disosialisasikan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo (Mantan Gubernur Jawa Tengah) dan Mayjen TNI (Purn) Kadiyono, dari titik ke titik mulai Jogja, Magelang, Kudus dan lainnya terus mensosialisasikan buku yang disusun GKI. Sosialisasi juga dilakukan di acara polemik Trijaya, kemudian juga kegiatan bedah buku di Surabaya, Jawa Timur.

Saat peringatan Ulang Tahun Batalyon Armada Pertahanan Udara buku UUD 1945 Disertai Adendum juga disosialisasikan. Lalu juga di acara Alumni Komunikasi Jerman (Alkomjer), lalu juga disosialisasikan melalui sesi wawancara dengan Jaya Suprana dari Museum Rekor Indonesia.

Buku UUD 1945 Disertai Adendum yang telah dilengkapi risalah terus dicetak, dan sudah mencapai sekitar 2.500 dan sudah habis. Saat ini, buku juga tersosialisasikan melalui jaringan toko buku, dengan dimasukan ke Gramedia.

“Ke depan yang sudah pasti Ketua MPR RI sudah berkenan menerima aspirasi rakyat tentang problematika bangsa dan negara saat ini, khususnya konstitusi. Kita akan akan datang ramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membawa buku baru yang berjudul Mengapa Kembali ke UUD 1945, dan akan diserahkan kepada Ketua MPR, DPR, DPD, Pimpinan Fraksi dan lainnya,” kata Prijanto.

Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, dalam sambutannya mengatakan, sejak awal mendukung penuh GKI. Karena menurutnya rakyat Indonesia saat ini masih mempunyai utang sejarah. Utang sejarah harus dilunaskan tersebut adalah mengantar bangsa Indonesia menuju cita-cita luhurnya.

Karena itu, kata dia, rakyat Indonesia harus berusaha agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa bangsa Indonesia ini menggapai cita-cita. "Kita semua ini masih punya utang sejarah angkatan 45 sudah membayar kewajiban sejarahnya dengan mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Kemudian dari pintu gerbang kemerdekaan menuju cita-cita bangsa itu utang sejarah kita," ujar Djoko.

Menurut Djoko Santoso, sejarah akan mencatat apakah rakyat Indonesia saat ini bisa membayar utang itu atau tidak. Memang, diakuinya untuk membayar utang sejarah tersebut tidak mudah. Mengingat situasi saat ini sedang terjadi. “Namun kita harus memiliki keyakinan penuh, bahwa kita mampu,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis Malari Hariman Siregar menyampaikan beberapa catatan kritis selama empat tahun rezim Jokowi berkuasa. Yang paling dia soroti adalah keberadaan masyarakat sipil atau "civil society" di Indonesia yang kian melemah. "Potret bangsa saat ini civil society lemah, penegakan hukum lemah. Nyaris tidak ada media yang benar dan independen," kata Hariman.

Selain itu, dia juga mengkritik, partai-partai politik yang menurutnya tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Selanjutnya, aktivis legendaris ini juga menyampaikan pandangannya terkait kontestasi Pilpres 2019. Hariman memprediksi, bahwa petahana Jokowi sulit untuk lanjut dua periode. Namun, dia mengaku ragu kondisi ekonomi Indonesia akan serta merta membaik. "Jokowi (sepertinya) akan kalah, tapi persoalannya apakah setelah (penantang) menang, ekonomi akan membaik?," ucap Hariman.

Sehingga, menurutnya, di tengah ketidak pastian saat ini, ekonomi Indonesia harus mulai bangkit dan mandiri. "Karena itu, ekonomi harus digerakkan dari oleh dan untuk rakyat. Pemilu (Pilpres) ini harus menghasilkan leader yang baik dan benar. Juga harus ada koreksi untuk konstitusi kita," beber Hariman.

Meski demikian, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas politik di Tanah Air. "Prinsip berikutnya adalah bagaimana pemenang dalam Pilpres bisa merangkul yang kalah," tandas Hariman. (mdo)

 

 

Berita Terkait

Nasional / GKI Gaungkan Kembali ke UUD 1945 di MPR

Nasional / Seruan Mantan Jenderal Kembali ke UUD 45 Asli Makin Menggema

Nasional / Mantan Jenderal Berkumpul, Serukan Kembali ke UUD 45 Asli


Baca Juga !.