Megapolitan

Perolehan Pajak Daerah Tangsel Lampaui Target, Ini Penjelasan Bapenda

Redaktur: Novita Amelilawaty
Perolehan Pajak Daerah Tangsel Lampaui Target, Ini Penjelasan Bapenda - Megapolitan

Kepala Bapenda Tangsel, Dadang Sofyan. Foto Coki/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku perolehan pajak daerah 2018 melampaui target yang ditetapkan. Itu terjadi karena sistem jemput bola kepada wajib pajak telah direalisasikan. Dan capaian target itu menambah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Kepala Bapenda Tangsel, Dadang Sofyan mengungkapkan, tercapainya terget itu disebabkan pihaknya selalu mendatangi wajib pajak disetiap wilayah. Aksi sambang ini dilakukan jajarannya untuk menyadarkan wajib pajak atas kewajiban mereka membayar pajak daerah. Sehingga, hasil yang dicapai tersebut sangat terpuaskan.

"Capaiannya sampai 9,89 persen, bisa dikatakan lebih dari yang kami harapkan. Semua tim kami kerahkan mendatangi kelurahan dan kecamatan untuk mendapatkan pajak daerah dari warga. Sistemnya memang harus turun langsung ke masyarakat," tegasnya di Puspemkot Tangsel, Rabu (9/1/2019).

Data Bapenda Tangsel memperlihatkan realisasi perolehan pajak daerah 2018 Rp1,422 triliun dari target Rp1,296 triliun lebih. Adapun sektor pendapatan pajak itu meliputi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan 9 sektor pajak usaha. Seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB), dan pedesaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dijelaskan Dadang, bila dikomparasikan dengan APBD 2017 penambahan sumbangan pajak ini mengalami kenaikan sebesar 12,69 persen atau Rp145,983 miliar. Sehingga, setiap tahun APBD Tangsel selalu meningkat. Itu yang membuat pembangunan yang didanai pemerintah daerah terealisasi. "Selama ini kami rutin melakukan penarikan dan pengelolaan pada sembilan jenis pajak. Karena pelaku usaha di sini selalu bertambah. Dan kami coba sadarkan mereka untuk taat bayar pajak," paparnya.

Diakui Dadang, ada sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam mengejar terget realisasi pajak daerah. Diantaranya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Diikuti belum validnya database wajib pajak, wajib pajak belum melaporkan omzet secara benar, serta kondisi perekonomian nasional yang belum optimal.
"Kami mengidentifikasi sedikitnya ada empat permasalahan. Strategi untuk mendapatkan terget kami pasangi rumah warga dengan sticker jika belum membayar pajak. Kami juga pasang alat tapping box setiap wajib pajak bertransaksi, sama pengiriman surat pemberitahuan pajak secara online atau SPTPD online pun telah diterapkan," ungkapnya. (cok)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.