Megapolitan

Penduduk Makin Padat, segera Revisi Tata Ruang

Redaktur: Syaripudin
Penduduk Makin Padat, segera Revisi Tata Ruang - Megapolitan

MAKIN RAMAI - Pemukiman warga di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Selasa (7/1/2019). Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok/INDOPOS Group

INDOPOS.CO.ID - Sebagai kota satelit, perkembangan Kota Depok tidak bisa dibendung. Bahkan, pertumbuhan dan pembangunan di Kota Depok semakin menjadi-jadi.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mesti jeli mengelola wilayah, agar tidak terjadi penumpukan pembangunan hanya pada satu titik saja.

Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup (Kawali) Puput TD Putra mengatakan, pemkot harus melakukan revisi tata wilayah untuk menyesuaikan tataguna wilayah. Agar ruang-ruang publik tidak jadi sumpek.

”Kawasan Margonda, Citayam, dan Cimanggis menjadi kawasan padat penduduk, perlu ada pembenahan tata kota agar Kota Depok tidak semakin sumpek,” terang Puput kepada Radar Depok (INDOPOS Group). Menurutnya juga, dengan semakin padat penduduk di Kota Depok akan berpotensi menciptakan manusia-manusia temperamental, liar, serta intoleran dengan stuasi tata ruang yang tidak sehat nantinya.

”Kita lihat kota-kota besar dan padat penduduk telah kehilangan apa yang disebut sebagai urban paradise atau surga perkotaan di antaranya berupa taman, lapangan olahraga, tempat bermain, dan ruang terbuka (RTH),” kata Puput.

Hal tersebut menurutnya, disebabkan oleh salah satu tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. Puput mengatakan, yang terjadi saat ini membuat sebagian besar RTH dikonversi menjadi fasilitas perkotaan.

Sementara problem lainnya kota-kota di Indonesia sering kali tidak menempatkan RTH sebagai salah satu ruang penting yang harus ada dalam kota.

Padahal, RTH dalam suatu kota perlu memiliki suatu perencanaan dan perhatian yang khusus. Ketersediaan RTH berperan memasok O2, menyaring kotoran (debu jalanan, abu pabrik/rumah tangga), mereduksi beberapa zat pencemar udara seperti gas rumah kaca, membantu penyerapan air hujan, menciptakan kesejukan oleh rimbunnya dedaunan dan nyaman.

Mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 disyaratkan luas RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. Namun pada kenyataannya, kota-kota besar di indonesia hanya kurang lebih 10 persen memiliki RTH, termasuk Kota Depok.

Namun demikian, guna mewujudkan RTH 30 persen di Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menargetkan akan membangun sepuluh taman per tahun. Untuk mencapai target satu kelurahan satu taman.

Kasi Pembangunan Taman DLHK Kota Depok, Nilna mengatakan saat ini Kota Depok baru memiliki 29 taman. Padahal untuk memenuhi target satu kelurahan satu taman, Kota Depok harus memiliki 63 taman.

”Target pak wali (Walikota Depok, red) itu kan ingin membuat satu taman di setiap kelurahan, tapi yang sudah ada baru 29 taman. Jadi ada 34 kelurahan lagi yang belum memiliki taman,” kata Nilna.

Dengan demikian, DLHK ingin terus melengkapi jumlah taman menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Depok. ”Kami akan terus melengkapi program Walikota Depok,” ujar Nilna.

Sementara, dia mengatakan, pada 2019 ini pihaknya akan membangun 10 taman. ”Kami menargetkan setiap tahun bisa membangun sepuluh taman. Untuk melengkapi jumlah kekurangan taman,” kata Nilna.

Namun demikian, pihaknya belum mengetahui dimana saja sepuluh taman yang akan dibuat. ”Titiknya belum kami tentukan. Kami masih menunggu anggaran,” beber Nilna. Sementara itu, dia mengatakan, yang sulit dalam membangun taman adalah menentukan lokasi yang pas dibuat taman. Belum lagi lahan yang belum menjadi aset milik Kota Depok.

”Paling sulit menentukan lokasi. Terlebih bagi kelurahan yang tidak memiliki lahan untuk dibangun taman,” pungkas Nilna. (rd/rub/pj)

Berita Terkait


Baca Juga !.