Politik

Setelah Bekerja, Kepercayaan Publik Malah Turun

Redaktur: Folber Siallagan
Setelah Bekerja, Kepercayaan Publik Malah Turun - Politik

SIAP SIAGA-Aparat bersiaga menghadapi potensi ancaman Pemilu. Antara/aditya pradana

INDOPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada upaya dari pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan delegitimasi pemilu melalui tuduhan kepada KPU. Bagaimana pemerintah menyikapinya?

"Saya kira yang penting kita jangan mencurigai apalagi memdramatisir apalagi membuat hal-hal seperti kemarin. Cetak kartu saja belum kok sudah tujuh kontainer (surat suara tercoblos)," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Ia menegaskan bahwa Pemilu yang digelar serentak antara Pilpres dengan Pileg merupakan hajatan partai politik, kecuali DPD yang independen. Namun penyelenggaraannya, kata dia, sesuai UU diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Bawaslu.

"Fungsi kontrolnya DPR dan DKPP. Itu kuasa penuhnya di situ. Harusnya parpol termasuk Capres/Cawapres termasuk timsesnya harus percaya penuh pada KPU. Jangan apa yang disepakati di rapat beda yang dikatakan di luar," ucapnya.

Ia sendiri yakin KPU sampai dengan hari ini tidak melakukan penyimpangan apapun dari rel UU yang telah ditetapkan dan yang dijabarkan melalui PKPU. Ia justru melihat ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu.

"Sama juga ada 31 juta suara selundupan, lho satu saja enggak mungkin apalagi 31 juta suara. Wong yang menentukan DPT bukan saya, Kemendagri. Itu adalah KPU," ujarnya, menegaskan.

Menurut Tjahjo, dilemparkannya isu dan kabar bohong itu menjadi contoh upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu.

"Kami sepakat dengan KPU, sekecil apapun kalau ada berita fitnah apalagi berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks itu lapor saja ke kepolisian. Satu kali 24 jam bisa kok langsung didata," katanya.

Ia juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana di media sosial.

Secara terpisah, Mantan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, karena terkait dengan legitimasi proses elektoral yang sedang berlangsung.

"Ketika kepercayaan publik tidak tinggi maka berbagai hal bisa terjadi. Keseluruhan proses dan hasil pemilu bisa kehilangan legitimasi meskipun proses dan hasil pemilu itu sebenarnya tidak ada yang bermasalah," ujar Sigit dalam diskusi Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu menyampaikan ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu lebih jauh juga bisa menghasilkan potensi konflik, baik antarpenyelenggara Pemilu maupun kontestan.

Oleh karena itu, kata dia, kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu harus dipupuk terus menerus.

Menurut dia, jika merujuk ke belakang, sebenarnya penyelenggara pemilu memiliki tingkat kepercayaan yang baik ketika baru dilantik. Namun, faktanya saat ini kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu menurun.

"Survei SMRC Mei 2017, kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu mencapai 80 persen. Sedangkan merujuk survei LSI dan ICW Desember 2018, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di bawah 70 persen, di mana Bawaslu 69 persen, KPU 68 persen," kata dia.

Dia menekankan hal itu menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk melakukan instropeksi atas hal yang tengah terjadi.

"Ini menjadi bahan penyelenggara pemilu untuk merefleksi. Tentu membangun kepercayaan publik itu tidak mudah, baik dari aspek internal dan eksternal," tuturnya. (ant)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Politik / Komisioner KPU: Putusan DKPP Bakal jadi Bahan Evaluasi KPU


Baca Juga !.