Nasional

Pengakuan Aher Jadi Bukti Baru

Redaktur:
Pengakuan Aher Jadi Bukti Baru - Nasional

SANTAI - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan KPK, kemarin (9/1/2019). Dia diperiksa terkait rekomendasi pemberian izin proyek pembangunan Meikarta. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ahmad Heryawan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan sekitar pukul 10.00 WIB, kemarin (9/1/2019). Mantan Gubernur Jawa Barat itu berjalan dengan tenang, mengenakan kemeja batik sembari membawa tas hitam dan memegang handphone. Sesekali dia melempar senyum kepada awak media.

Pria yang disapa Aher itu memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap pembangunan megaproyek Meikarta. Sebelum masuk ke dalam gedung, Aher mengonfirmasi ketidakhadiran dirinya pada dua panggilan sebelumnya. ”Ada dua surat yang dilayangkan kepada saya. Pertama tanggal 18 Desember. Tapi, antara alamat surat dan yang dituju berbeda. Jadi amplop suratnya ditujukan ke saya tapi isi surat bukan untuk saya. Maka itu tanggal 19 Desembernya saya balikin lagi. Itu surat pertama,” paparnya.

Dia menyampaikan, surat panggilan kedua yang diajukan kepada dirinya juga terjadi kesalahan. KPK mengirimkan surat panggilan yang beralamatkan di rumah dinas di Bandung. Sehingga, surat panggilan yang kedua belum diterima oleh Aher. ”Ada miskomunikasi lagi karena surat tersebut masih diantar ke rumah dinas saya di Jawa Barat. Sehingga proses pengantaran dari rumah gubernur ke rumah saya ada hambatan. Sampai kemarin saya belum menerima surat tersebut,” imbuhnya.

Usai diperiksa, Aher kembali menjawab pertanyaan awak media. Terutama pertanyaan para penyidik KPK. Dalam pemeriksaan dia mengaku menjelaskan ihwal keputusannya memberi rekomendasi  penanaman modal proyek Meikarta. ”Yang ditanyakan kepada saya pada intinya adalah tentang saya sebagai gubernur saat itu mengeluarkan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur harus keluar, karena rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jabar itu tidak boleh ditandatangani gubernur berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014,” terangnya.

Isi Pepres No 97 Tahun 2014 itu menurut Aher adalah memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menandatangani rekomendasi tersebut. ”Karena tidak ada rekomendasi kalau tidak ada peraturan gubernur itu. Kalau saya tanda tangan tidak boleh, kalau kepala dinas tidak bisa juga karena tidak ada pendelegasian,” jelas Aher.

Sehingga menurut Aher, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan izin secara clear and clear. ”Pemprov hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear. Kalau 86,4 hektare sudah clear makanya dikeluarkan rekomendasi,” ungkap Aher. Pihak Meikarta, menurut Aher, mengajukan 143 hektare yang diperuntukkan menjadi bangunan 84,6 hektare.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Aher diperiksa terkait perannya ketika menjadi Gubernur Jawa Barat terkait dengan proses perizinan Meikarta. ”Jadi proses perizinan ini baik yang diketahuinya terkait perizinan Meikarta yang dilakukan Kabupaten Bekasi ataupun terkait dengan rekomendasi yang menjadi domain atau kewenangan dari pemerintah provinsi,” kata Febri.

Selanjutnya KPK juga mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat terkait kasus tersebut. ”Kami mulai menemukan beberapa data dan informasi dan bukti yang baru terkait dengan pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana baik di Pemprov Jabar. Misalnya, ada pejabat-pejabat di sana ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri nah itu juga sedang didalami oleh KPK,” ungkap Febri.

Hal itu didalami karena masing-masing pihak punya kewenangan yang berbeda antara pemerintah provinsi maupun DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan pembahasan Perda Tata Ruang.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan juga pendalaman sumber uang suap tersebut pada sejumlah pejabat dan pegawai Lippo Group.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPMPTSP. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.(bar/ant)

 

 

Caption Foto:

ISMAIL POHAN/INDOPOS

SANTAI-Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan KPK, kemarin (9/1). Dia diperiksa terkait rekomendasi pemberian izin proyek pembangunan Meikarta.

 

Berita Terkait

Hukum / Besok, Aher Dipastikan Hadir ke KPK

Headline / Kasus Meikarta, KPK Panggil Aher sebagai Saksi Neneng

Headline / KPK Duga IMB Meikarta Bermasalah

Megapolitan / Gaji Empat Anggota DPRD Dihentikan

Jakarta Raya / Ini Dalih PKS soal Aher Gugur jadi Wagub DKI


Baca Juga !.