Ekonomi

BI Kebut Standarisasi Kode QR

Redaktur: Jakfar Shodik
BI Kebut Standarisasi Kode QR - Ekonomi

Foto : Ilustrasi/JawaPos.com

INDOPOS.CO.ID - Bank Indonesia (BI) menjanjikan peraturan sistem pembayaran berstandar kode respons cepat (Quick Response Code/QR Code) akan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Itu segera dilakukan setelah mengalami penundaan tahun lalu. Penundaan itu menyusul ada sejumlah revisi ketentuan.

”Karena harus ada yang disempurnakan dahulu untuk piloting (proyek percontohan), masih ada yang kurang,” tutur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Perlunya standardisasi kode QR itu dilatari penerapan sistem pembayaran yang interoperabilitas dan interkoneksi. Ke depan, setelah jasa Kode QR semakin marak, setiap uang elektronik dari berbagai penerbit dapat digunakan pada satu sistem pemindaian QR. Dengan begitu, akan mendukung terjadinya efisiensi sistem pembayaran.

Sejumlah bank, terutama bank-bank besar dengan layanan uang elektronik, saat ini tengah berlomba-lomba menerbitkan fasilitas pembayaran dengan menggunakan pemindaian kode QR. Pemindaian kode QR digadang-gadang sebagai fasilitas pembayaran masa depan yang akan menjadi pelengkap mesin Electronic Data Capture/EDC atau Mesin Perekam Data Elektronik.

Sejumlah bank sejatinya telah memiliki fasilitas pembayaran kode QR. Antara lain PT Bank Negara Indonesia (BBNI). Tiga bank BUMN lain juga berencana mendirikan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) berbasiskan pemindaian kode QR. Perusahaan fintech itu direncanakan berdiri pada kuartal pertama tahun ini. Sedang lembaga keuangan nonbank sudah memiliki jasa pembayaran dengan kode QR adalah Go-Pay dan OVO.

BI mengklaim sudah mendengar rencana enam BUMN akan mendirikan perusahaan fintech dengan layanan teknologi pemindaian kode respon cepat. Namun, hingga saat ini pihaknya sebagai otoritas sistem pembayaran belum menerima laporan secara resmi dari enam BUMN tersebut. ”Secara resmi belum, tapi sudah ada rencana,” tukas Onny.

Onny juga mengaku belum mengetahui apakah enam BUMN tersebut akan mendirikan perusahaan baru atau hanya konsolidasi untuk menggabungkan layanan pembayaran kode QR. ”Itu baru rencana mereka, kita belum tahu mendetail,” tukasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga mengaku belum menerima laporan soal rencana pembentukan fintech berbasis Kode QR tersebut. Hanya, Rudiantara mendukung sepenuhnya langkah BUMN untuk memiliki perusahaan khusus tekfin yang mengandalkan sistem pemindaian kode QR.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Mandiri (BMRI) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan empat bank BUMN ditambah PT Pertamina dan PT Telkom akan membentuk perusahaan fintech berbasis pemindaian kode QR. Selain Bank Mandiri, tiga bank BUMN lain PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara (BBTN) juga menyatakan siap. ”Dari sisi pembayaran ada rencana untuk Himbara, Telkom, Pertamina akan bentuk fintech baru sistem pembayaran basis QR Code,” ujar Tiko, sapaan akrab Kartika.

Layanan pembayaran menggunakan kode QR tidak disangkal digadang-gadang sebagai fasilitas pembayaran masa depan akan menjadi pelengkap mesin Electronic Data Capture/EDC atau Mesin Perekam Data Elektronik. Layanan pembayaran menggunakan Kode QR yang sudah marak digunakan adalah layanan pembayaran uang elektronik milik Go-Pay dan OVO. (ant)

Berita Terkait

Ekonomi / BI Garansi Kecukupan Likuiditas

Ekonomi / Peluang Rupiah Menguat Terbuka

Ekonomi / Percaya Nilai Rupiah Lebih Superior

Nasional / Cegah Melemah, Transaksi Pakai Rupiah


Baca Juga !.