Megapolitan

Wilayah Kota Bekasi Masih Ada 329 Hektare Kawasan Kumuh

Redaktur: Syaripudin
Wilayah Kota Bekasi Masih Ada 329 Hektare Kawasan Kumuh - Megapolitan

Infor Grafis : Angga Gumelar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sejak dua tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai merevitalisasi kawasan kumuh yang ada di wilayahnya. Luas kawasan kumuh itu mencapai 443 hektare. Meski revitalisasi berjalan sejak 2017, tapi baru 114 hektare kawasan kumuh yang berhasil disulap menjadi daerah yang lebih baik.

Artinya, masih ada 329 hektare kawasan kumuh yang belum ditata pemerintah daerah (pemda) setempat.  ”Memang masih ada 329 hektare kawasan kumuh dari 443 hektare,” terang Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Imas Asiah kepada INDOPOS, Kamis (10/1/2019).

Dia menambahkan, kawasan kumuh yang diubah agar menjadi lebih tertata dengan rapi. Imas juga mengatakan, 443 hektare kawasan kumuh itu tersebar di 56 kelurahan di 12 kecamatan. Adapun luas lahan di wilayah Kota Bekasi mencapai 21.049 hektare.

Imas juga mengatakan penataan kawasan kumuh dilakukan bertahap. Sebab, kata dia juga, setiap tahun APBD mengalokasikan anggaran untuk penataan di seluruh kawasan kumuh tersebut. Selain anggaran dari Pemkot Bekasi, penataan kawasan kumuh juga dapat sokongan dana dari pemerintah pusat.

”Program penataan kawasan kumuh dari pemerintah pusat bernama Kota Ku,” terangnya juga. Untuk 2019 ini, setiap kelurahan di Kota Bekasi mendapat bantuan Rp 1,5 miliar untuk penataan wilayah kumuh di daerahnya. Program Kota Ku pada 2019 ini, kata Imas juga, menargetkan sembilan kelurahan yang jadi prioritas.

Kelurahan itu adalah, Jatisari, Mustikasari, Harapan Mulya, Medan Satria, Bantargebang, Kaliabang Tengah, Kalibaru, Pejuang dan Teluk Pucung. Imas juga mamaparkan, setiap bantuan dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk penataan drainase, penyediaan air bersih, penataan lingkungan, dan bedah rumah. 

Guna mempercepat penanganan kawasan kumuh, APBD Kota Bekasi juga mengalokasikan anggaran tapi jumlahnya tidak signifikan. Dalam kurun waktu dua tahun revitalisasi kawasan kumuh bantuan yang diterima hanya untuk beberapa kelurahan saja.

”Artinya bantuan pembenahan kawasan kumuh belum merata. Selama dua tahun revitalisasi hanya menyasar beberapa kelurahan saja,” ucapnya lagi.

Penataan kawasan kumuh itu, terang pejabat perempuan itu lagi, sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Aturan itu menyebutkan, pemerintah harus berpran dalam penataan kawasan pemukiman, pemeliharan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disperkimtan Dadang Ginanjar mengatakan, luas kawasan kumuh yang ada di setiap kelurahan luasnya bervariasi. Mulai dari 5 hektare hingga 10 hektare. ”Untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan sehat harus menyediakan sejumlah sarana dan prasarana,” terangnya.

Suatu kawasan disebut kumuh, kata Dadang juga, bila memenuhi tujuh indikator. Yakni, minimnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, minimnya saluran air, kurangnya sanitasi, mininnya ruang terbuka hijau, buruknya penanganan sampah, tidak adanya proteksi kebakaran untuk bangunan.

”Kebiasaan buruk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh juga diubah,” paparnya juga. Bila tidak, maka penataan kawasan kumuh tidak akan berhasil bila mental warganya tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. ”Percuma bila wilayahnya ditata, tapi kebiasaan warganya membuang sampah tetap sembarangan,” cetusnya.

Terpisah, Koordinator Environment Community Union  (ECU) Benny Tunggul mengatakan, sebagai kota metropolis yang menjadi daerah penyangga ibu kota negara, sangat tidak wajar bila masih ada kawasan kumuh di Kota Bekasi. Apalagi, setiap tahun alokasi anggaran pembangunan sangat besar.

”APBD Kota Bekasi itu lebih banyak disumbangkan untuk infrastruktur, tak masuk akal kalau masih ada yang kumuh. Apalagi jumlahnya masih ratusan,” ujarnya. Dia juga mengetahui, kalau anggaran penataan kawasan kumuh diberikan kepada setiap kelurahan.

Karena itu, pemerintah daerah (pemda) harus melakukan pengawasan pengggunaan anggaran penataan kawasan kumuh yang ada di setiap kelurahan dengan ketat. Tapi, katanya juga, terpenting hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) direalisasikan.

”Karena, Musrenbang itu merupakan program yang paling banyak disodorkan masyarakat. Warga pasti mengusulkan program pembangunan yang dibutuhkan daerahnya dalam musrembang" tandasnya. Apalagi, pengajuan program pembangunan dalam musrembang berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kotamadya.(dny)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.