Jakarta Raya

Pelantikan Pejabat DKI Disoal

Redaktur: Darul Fatah
Pelantikan Pejabat DKI Disoal - Jakarta Raya

Tak Sesuai Kompetensi - Pelantikan para pejabat tingkat pertama yang menuai pro dan kontra. Foto : DARUL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini menuai sorotan DPRD DKI Jakarta. Sejumlah fraksi di DPRD DKI mempertanyakan‎ munculnya pejabat yang tak berpengalaman dan memiliki kompetensi di ‎suatu perangkat daerah, namun dilantik menjadi kepala dinas.

Salah satunya seperti, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Hari Nugroho yang dilantik menjadi Kepala Dinas Bina Marga DKI di Balai Kota, Rabu (9/1/2019).

Anggota Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengimbau gubernur agar memilih pejabat yang telah memiliki pengalaman panjang di suatu perangkat daerah untuk menempatkan posisi kepala dinas.

”Ini memang hak gubernur. Namun kita tentu mengimbau kepada gubernur untuk meletakan orang yang pernah berproses panjang di dinas-dinas tertentu. Atau yang memiliki keterkaitan dengan bidangnya,” ujar dia, kemarin (10/1/2019).

Bestari mengaku khawatir, kepala dinas yang diangkat tanpa bekal pengalaman dan kemampuan di bidangnya, ‎akan terkendala menjalani tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di lapangan. “Kalau ditaruh orang yang belum memahami Bina Marga, tentu akan mengalami kendala-kendala teknis dan harus belajar lama” kata dia.

Ia pun mengingatkan, gubernur agar memilih pejabat bukan hanya berdasarkan kemampuan akademis, tapi juga teknis dan pengalamannya di lapangan. Terlebih, di tingkat suku dinas, ada banyak pejabat yang memiliki kemampuan dan berkinerja baik‎ dalam mengeksekusi program dan menyerap anggaran.

“Di rapat kerja, nanti kita uji kompetensinya dari pada kepala dinas tersebut. ‎Apa program dan planning dia terkait dengan penganggaran yang sudah setujui. Termasuk bagaiman dia menjalankan program APBD ini,” tegas dia.

Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ichwan Zayadi. Menurut dia, pejabat yang dipilih sebagai kepala dinas harus mengetahui seluk beluk pekerjaan yang dijalaninya. Bila tidak demikian akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Ibukota.

“Jelas akan ada pengaruhnya kalau tidak dipegang orang berkompeten. Analoginya, orang biasa bawa Bajaj, tapi dikasih Taxi.‎ Kita minta lain kali kalau seleksi pejabat harus sesuai dengan bidangnya,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Partai Hanura Veri Yonnevil.

"Pelantikan beberapa pejabat tentu gubernur memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dianggap kredibilitasnya tinggi. Cuma persoalannya adalah bahwa gubernur tidak belajar dari pengalaman, bahwa menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan 'basic' (dasar) dan kemampuannya," kata dia.

Malahan, lanjut Veri, ada beberapa kepala dinas yang seharusnya dilantik namun dinilai tidak sesuai hingga akhirnya tidak jadi dilantik karena gubernur memilih berdasarkan masukan tim suksesnya.

Veri menyayangkan orang yang lulus tes seleksi kepala dinas namun tidak dilantik dan ini sama halnya dengan inkonsistensi gubernur terhadap kebijakannya. "Wah, enggak perlu saya kasih tahu (nama pejabat yang tidak jadi dilantik), gubernur diharapkan agar konsisten dengan kebijakannya, yang lulus tes dilantik," tegas dia.

Berbeda halnya dengan dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ramly. Ia menyetujui pelantikan para pejabat itu dan menantikan hasil kinerja mereka selama masa jabatan.

Sebelumnya, Gubernur Anies melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI. "Pergantian, promosi, dan pergeseran atau mutasi pejabat ini merupakan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka dinamisasi manajemen yang baik, cepat, tepat, dan efektif," tukas Anies.(rul/ant)

Berita Terkait

Megapolitan / Angkatan Kerja Kota Bogor Tinggi


Baca Juga !.