Politik

Oso Lolos, Panen Kritikan

Redaktur: Folber Siallagan
Oso Lolos, Panen Kritikan - Politik

INDOPOS.CO.ID - Keputusan Bawaslu yang membolehkan Oesman Sapta Odang (Oso) mengikuti Pemilu DPD meski belum mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik (Parpol) masih menuai kontroversi. Bawaslu dianggap ambigu dan tidak tegas dalam menjalankan konstitusi yang melarang pengurus Parpol menjadi anggota DPD.

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pencalonan Oso sebagai anggota DPD RI mengecewakan.

"Putusan Bawaslu ini sangat disayangkan dan membuat kecewa," kata Fadli Ramadhanil dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (10/1/2019). Ia menyatakan, sangat mengejutkan Bawaslu dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan Oso ke dalam daftar calon tetap (DCT) perseorangan DPD.

Bawaslu juga dalam putusannya mengatakan, jika nanti yang bersangkutan terpilih, KPU wajib meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik, paling lambat satu hari menjelang penetapan calon terpilih di dalam Pemilu 2019. Perludem mengapresiasi ada salah satu anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, yang telah menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara tersebut.

Dalam dissenting opinion yang disampaikannya, Fritz menyatakan surat KPU yang meminta OSO mengundurkan diri dari jabatan tidak serta merta menghilangkan hak konstitusional Oso untuk tetap masuk dalam daftar calon tetap.

Menurutnya, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang secara eksplisit menyebutkan sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak dibolehkan lagi menjadi calon anggota DPD, telah diputarbalikkan oleh Bawaslu.

Bawaslu dianggap memberi norma baru, bahwa boleh saja Oso yang notabene tidak mau mundur sebagai pengurus partai politik tetap menjadi calon anggota DPD, sepanjang nanti ketika terpilih mengundurkan diri menjadi anggota partai politik. "Norma yang sama sekali tidak ada rujukan dan cantelan hukumnya dalam undang-undang ataupun putusan MK manapun," tegasnya.

Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menegaskan, putusan Bawaslu terkait Oso akan menimbulkan masalah baru. "Meminta Oso menyerahkan surat pengunduran diri menjelang penetapan calon terpilih bukan merupakan solusi tetapi justru potensial memunculkan masalah baru," kata peneliti Formappi Lucius Karus dihubungi di Jakarta, Kamis.

Lucius mengingatkan banyak calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol telah mematuhi putusan MK, untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebelum ditetapkan sebagai calon tetap.

"Mereka-mereka itu bukan tak ingin merangkap sebagai pengurus parpol. Hanya karena berusaha taat pada undang-undang dan juga menyadari maruah DPD, mereka dengan beban masing-masing akhirnya memutuskan mundur dari kepengurusan partai politik," ujar dia. Namun, dengan Bawaslu memberikan pengecualian khusus kepada OSO, hanya karena kengototannya mencari celah hukum, kini Oso menjadi satu-satunya caleg DPD yang tetap berbaju pengurus parpol pada Pemilu 2019 mendatang. (ant)

Berita Terkait

Nasional / Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Headline / New Hope untuk Presiden Baru

Nasional / Harus Bisa Jahit Merah Putih

Megapolitan / Wakil Ketua DPRD DKI Salat Bersama Pendemo

Politik / Bawaslu akan Tindaklanjuti Empat Laporan Pelanggaran


Baca Juga !.