Headline

Ketua Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggotanya yang Diduga Terlibat Kasus Asusila

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Ketua Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggotanya yang Diduga Terlibat Kasus Asusila - Headline

GEMPAR-Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono memberikan keterangannya di kawasan Semanggi Jakarta Selatan. Foto: Syamsiah/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), Guntur Witjaksono, menyesalkan insiden kasus asusila yang diduga dilakukan oleh anggotanya, SAB terhadap karyawati setempat berinisial RA. Dia menjelaskan, pihaknya baru menerima laporan atas dugaan asusila oleh korban pada 6 Desember 2018.

“Atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami, saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidaklah benar," ucapnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur Wicaksono juga menjelaskan, laporan atas dugaan asusila ini, baru diketahui oleh dirinya dan anggota Dewas yang lain setelah mendapatkan surat tembusan dari RA (korban pelecehan asusila) yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) atas tindakan pelecehan oleh SAB.

“Kami sangat mendukung pihak yang berwenang agar terus melakukan penyelidikan agar kebenarannya segera terungkap,” ujarnya. Namun Guntur sangat menyayangkan adanya pihak yang membuat kasus ini semakin melebar tanpa memperhatikan relevansi atas kasus pelecehan. Seperti tuduhan yang menyebutkan tata kelola Dewas BPJS TK buruk dan adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS TK.

“Bahwa hal itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat baik,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, proses rekrutmen staf juga telah mengacu pada undang-undang yang berlaku. "Sementara itu terkait rekrutmen, penyelenggaraan FGD, seminar dan Iainnya,  itu semua sudah diatur  sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait,” ungkapnya. (dan/yah)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.