Hukum

Denda Rp 85,49 Miliar PT NKE dan Hak Lelang Dicabut, Ini Tanggapan KPK

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Denda Rp 85,49 Miliar PT NKE dan Hak Lelang Dicabut, Ini Tanggapan KPK - Hukum

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dok.INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas terdakwa PT DGI (Duta Graha Indah) yang telah berganti nama menjadi PT NKE (Nusa Konstruksi Enjineering).

“Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Febri mengungkapkan, PT. NKE tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang atau pencabutan hak untuk mengikuti lelang selama enam bulan. ”Terkait dengan pencabutan hak bagi PT NKE untuk mengikuti lelang selama enam bulan, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional,” ujarnya.

“Dalam penghukuman terhadap korporasi, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” sambungnya.

Selain itu, PT NKE atau PT DGI juga didenda sebesar Rp 85,49 miliar. Febri mengatakan, KPK memandang uang pengganti tersebut telah sesuai dengan perhitungan KPK. Keuntungan yang diperoleh DGI dari delapan proyek yang dikerjakan Rp 240 miliar, nilai yang telah disetor ke kas Negara sebagai eksekusi putusan dengan terpidana Dudung Pruwadi proyek Wisma Atlet dan Udayana) Rp 51,3 miliar. Uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan tersangka PT DGI  Rp 35.7 miliar, dan fee yang telah diserahkan ke Naaruddin Rp 67.5 miliar.

”Sehingga selisih dari keuntungan yang diperoleh DGI dari 8 proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini dengan 3 poin berikutnya adalah Rp 85.49 miliar,” ungkapnya. Febri juga mengatakan, agar PT NKE atau PT DGI segera membayarkan uang pengganti tersebut.

”Nilai Rp 85,49 miliar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK,” ucapnya. (bar)

Berita Terkait

Nasional / Periksa Empat Anggota DPRD Bekasi

Nusantara / Bupati Tulungagung Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional / Kabakamla Minta KPK Awasi Anggaran Instansinya

Nasional / Divestasi Freeport Bakal ke KPK


Baca Juga !.