Headline

Operasi TNI-Polri, Doktrin Baru Operasi Militer

Redaktur: Ali Rahman
Operasi TNI-Polri, Doktrin Baru Operasi Militer - Headline

Personel Brimob menuju Kabupaten Nduga Papua untuk mengejar pelaku penembakan 31 pekerja konstruksi, Selasa (4/12). Foto: NYONG/AFP

INDOPOS.CO.ID - Letnan Jenderal TNI (Purn) Bambang Darmono menilai, operasi gabungan TNI-Polri di Nduga, Papua merupakan doktrin baru dalam melakukan operasi militer.

Hal ini sebagai respons pemerintah atas pembunuhan 30 pekerja dan 1 prajurit TNI yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pimpinan Egianus Kogoya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Mantan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI di Aceh ini mengaku tak pernah mendengar ada namanya operasi gabungan TNI-Polri dalam melakukan operasi militer menumpas gerakan separatis.

"Aku sekolah sampai khatam di mana-mana, belum pernah tahu ada namanya Operasi TNI-Polri. Operasi TNI ya TNI, operasi Polri ya polri," kata Bambang di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya, operasi TNI itu sangat mungkin di bawah komando kepolisian. TNI menjalankan perintah operasi dari polisi. Kalau ada kesalahan, katanya, maka yang tanggungjawab adalah polisi. Hal ini seperti di Aceh kala Bambang menjabat Pangkoops (Panglima Komando Operasi).

Koops TNI saat itu, ungkapnya, di bawah kendali operasi Koops Pemulihan dan Keamanan yang dipimpin Kapolda Aceh. "Perintah kita dari Kapolda Aceh, jelas tidak ada masalah. Saya melaksanakan operasi militer tetapi atas perintah kepolisian, jelas. Tapi, tidak ada cerita dalam organ saya, ketika melakukan operasi ada unsur polisi. Mereka punya tugas lain di luar tugas kombatan. Kenapa? Karena polisi adalah sipil, masa harus lawan kombatan. Jadi, kalau dipaksakan polisi terlibat dalam kombatan, pejabatnya yang aneh," papar mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) tersebut.

Ditegaskan mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, dalam buku Demokratic Policing karya Kapolri Tito Karnavian pun menyebutkan berkali-kali polisi itu sipil.

"Lalu kenapa sipil ini berperang dengan kombatan, separatis? Tidak benar itu. Itu ketidaktegasan yang tidak jelas dalam operasi, operasi militer yang hitam putih. Ini operasi abal-abal," tutur Bambang.

Karena itu, ucapnya, selama kurang lebih dua bulan pengejaran terhadap TPNPB, publik menilai kurang berhasil. "Dari dulu tidak ada operasi TNI Polri, doktrin di TNI tidak mengenal itu. Kalau itu dilakukan berarti dipaksakan, atau membuat teori baru. Entah Kapolri atau Panglima TNI yang buat teori baru," katanya.

Padahal, kata Bambang, bila ingin berhasil menumpas TNPB maka tata cara mengejar harus dilakukan dengan baik dan jelas siapa penanggungjawabnya. Terlebih, sejauh yang diketahuinya, kalangan internasional pasti mendukung bila pemerintah Indonesia menggelar operasi militer.

"Kenapa? Pembunuhan terhadap 31 pekerja, salah satunya TNI, itu sudah termasuk gerakan separatis, itu pemberontakan. Sudah seharusnya dilakukan operasi penumpasan yang dilakukan militer, bukan sipil," ungkapnya.

Sayangnya, kata mantan Asops Panglima TNI ini, ia tidak pernah mendengar apa dan bagaimana opini Panglima TNI dalam hal ini. "Bagi saya, kalau separatisme bersenjata, pemerintah tidak perlu ragu-ragu. Panglima juga tidak perlu ragu. Katakan kalau itu seperti ini dan kalau diizinkan TNI akan jalankan misinya. Jangan tidak berpendapat, tidak bersikap, itu tidak bagus," pungkas Bambang Darmono. (jaa)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.