Headline

Diam-Diam, TGPF Novel Dibentuk

Redaktur: Juni Armanto
Diam-Diam, TGPF Novel Dibentuk - Headline

CARI KEADILAN-Penyidik KPK Novel Baswedan saat menjadi saksi sidang kasus terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/1). Foto : Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

INDOPOS.CO.ID – Di tengah keributan teror bom yang dialami dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian ternyata sudah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas kasus penyerangan Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Bahkan, tim yang terdiri atas Kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar DNA dan sejumlah pihak itu dibentuk sehari sebelum teror bom terjadi.

Pembentukan TGPF berdasarkan rekomendasi dari Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo. ”Benar, Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus penyiraman air keras,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

TGPF dibentuk untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan itu bekerja berdasarkan surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019. Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan, sampai 7 Juli 2019.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Sebab, kasus itu patut diduga sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau obstruction of justice oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Serta mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran lembaga antirasuah itu. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim gabungan tersebut bekerja.

Terkait pengembangan kasus teror bom yang dialami Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepolisian saat ini masih bekerja. Salah satu upaya adalah meningkatkan pengawasan. ”Di rumah Pak Agus Rahardjo pemeriksaan untuk tim sudah enam orang saksi yang dimintai keterangan sama saksi anggota Polisi dua orang yang pertama kali menemukan, mengamankan, dan ikut membantu sterilisasi bom itu juga sedang melakukan pemeriksaan mendalam,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo, kemarin.

Dia menuturkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang pada saat itu berada di tempat kejadian perkara (TKP). Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menerangkan, untuk mengungkap pelaku, pihaknya memanggil tim ahli sketsa wajah. ”Sebelum kejadian itu ada orang sempat menanyakan, rumah Pak RT. Sketsa ini berdasarkan keterangan seorang penjual bubur yang rumahnya satu lingkungan dengan Pak Agus,” paparnya.

Petunjuk lain yang memungkinkan adalah sidik jari. Diketahui bahwa bom palsu tersebut terbuat dari pipa PVC atau paralon, maka petugas mengecek kemungkinan tertinggalnya sidik jari. ”Kalau ciri-ciri sidik jarinya orang tersebut memiliki KTP-elektronik itu langsung terkoneksi. Orang itu pasti langsung berhasil diidentifikasi oleh Inafis,” paparnya.

Tapi, langkah berbeda ditempuh untuk penyelidikan bom molotov di rumah Laode. Dia menuturkan, pintu masuknya penyelidikan condong pada rekaman CCTV yang berada di rumah dan sekitarnya.

Petugas akan meminta pendapat dari ahli ITE terkait rekaman tersebut. Setelahnya, bila memang diketahui orang identitasnya, maka ada pengecekan kembali melalui handphone. ”Kerja sama dengan provider,” terangnya.

Dapat dilihat nantinya, apakah nomor handphone orang-orang tersebut berada di area rumah Laode dalam seminggu ini. Setelah semua tersusun, petugas tidak akan ragu lagi dalam membuat langkah upaya paksa. ”Harus ada keyakinan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, untuk pemeriksaan terhadap pimpinan KPK, baru Laode yang telah memberikan keterangan. Untuk Agus Rahardjo, dikarenakan kesibukannya belum memberikan kesaksian.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, teror bom yang dialami pimpinan KPK merupakan serangan terhadap pemberantasan korupsi. ”Serangan ini maknanya serangan terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Anam saat diwawancarai INDOPOS, Jumat (11/1/2019). Dia menegaskan pelaku teror harus terungkap. ”Pelakunya tidak cukup dengan pelaku lapangan saja. Namun, sampai di balik serangan ini,” imbuhnya.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menduga teror bom berhubungan dengan kasus yang sedang diusut oleh KPK. Serta indikasi pengalihan atas isu politik yang sedang ramai dibicarakan publik. ”Bisa juga ada kaitannya dengan politik apakah pengalihan isu atau berkaitan dengan pemilu. Karena itu Kepolisian harus bekerja keras,” cetusnya.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meyakini aksi teror terhadap Agus dan Laode segera terungkap. ”Kami melihat aksi teror tersebut, sepertinya tidak terlalu sulit diungkap asal Polisi didukung penuh tim KPK,” sebut Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan di Jakarta.  Menurut dia, Polri juga membutuhkan informasi berbagai kasus korupsi yang kini ditangani KPK.

Dalam penanganan kasus teror ini, Lemkapi melihat Kapolri sudah terbuka, bahkan mempersilakan tim KPK bergabung dengan tim Polri. ”Namun demikian untuk urusan penyidikan sesuai aturan, tentu saja Polri harus tetap di depan,” tandasnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pelemparan bom molotov kepada dua pimpinan KPK adalah perilaku teror. Hal itu tidak dapat dibenarkan di Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Yasonna, siapapun pelaku pelemparan bom molotov tidak dapat dibenarkan. Sebagai rakyat dan sebagai Menteri, menurut Yasonna, dirinya meminta Polisi untuk dapat mengungkap kasus tersebut. ”Saya mempercayakan kepada polisi untuk mengungkap kasus ini,” terangnya.

Sementera itu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar menilai adanya ancaman pelemparan bom molotov bukan hal baru. Tapi ancaman itu sudah ada sejak dulu. Pimpinan KPK yang tugasnya melakukan pemberantasan korupsi, menghadapi risiko tinggi. Ancaman yang dialamatkan kepada pimpinan KPK, menurut dia, sudah sering terjadi. ”Waktu zaman saya jadi ketua KPK, sudah ada ancaman seperti itu,” pungkasnya. Mantan Jaksa Agung juga menegaskan, bahwa pelaku teror itu akan bergerak lebih cepat dari pada pihak yang diteror.(bar/dny/ant)

 

Berita Terkait


Baca Juga !.