Nasional

Baleg Yakin 55 RUU Bakal Tuntas

Redaktur: Nurhayat
Baleg Yakin 55 RUU Bakal Tuntas - Nasional

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno. Foto : CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 55 Rancangan Undang-Undang optimistis dapat dituntaskan di tahun 2019 ini. Dari jumlah tersebut, 43 RUU diantaranya merupakan carry over atau lungsuran dari Prolegnas 2018 dan 12 RUU diantaranya adalah RUU baru. 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sudiro Asno mengatakan, saat ini daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 berjumlah 55 RUU. Sudiro yakin, dengan batas waktu periode saat ini Baleg DPR RI akan berusaha menyelesaikan 55 RUU tersebut. ”Kami akan berusaha dan tetap harus optimis, karena ini kan yang 43 lungsuran sudah ada di pembahasan tingkat I dan II dan tahapan lainnya,” kata Sudiro di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

”Sehingga mudah-mudahan semua stakeholder berkeinginan untuk menyelesaikan RUU ini, karena tadi yang saya katakan itu banyak handicap (rintangan, Red), yaitu masalah yang kadang-kadang bisa di DPR, juga bisa di sisi pemerintah, karenakan UU kan merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Sudiro menjelaskan, lamanya pembahasan suatu RUU tidak hanya tergantung pada mekanisme yang ada di DPR RI, namun juga dengan pemerintah. Pasalnya, dalam menyelesaikan atau membahas RUU tidak dapat hanya DPR RI saja yang membahas namun harus bersama pemerintah, apalagi dalam tahapan legal drafting, dimana pemerintah dan DPR RI harus duduk bersama membahas RUU tersebut. ”Banyak dari UU tersebut yang memang drafnya sudah masuk, namun beberapa diantaranya DIM-nya belum ada, jadi belum bisa dibahas, dan itu yang jadi kendala selama ini,” ujarnya.

”Sehingga, akhirnya kemarin Baleg melalui Ketua DPR RI menyurati Presiden Jokowi untuk mempercepat proses-proses itu. Dan tanggapan dari Presiden terhadap surat dari Ketua DPR RI itulah yang masuk dalam beberapa UU yang menjadi Prolegnas Prioritas pada 2019 ini, yang 43 RUU di carry over dari 2018 kemarin,” pungkasnya. 

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengamini hal di atas. Dia menegaskan komitmennya agar di tahun politik ini DPR RI tetap fokus menjalankan tugas kedewanan. Khususnya, dalam penyelesaian kinerja legislasi. Pemerintah sebagai mitra kerja DPR RI diharapkan juga bisa aktif menyelesaikan beberapa pembahasan RUU. ”Kawan-kawan di DPR RI sudah bersepakat, tugas kedewanan tidak akan macet hanya karena pemilu yang tinggal sekitar tiga bulan lagi. Tugas politik menyukseskan pemilu dengan tugas kedewanan sebagai wakil rakyat dua hal yang tidak boleh dibenturkan. Apalagi saling mengorbankan. Sukses Pemilu, juga harus dibarengi dengan sukses kedewanan,” kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Bamsoet menuturkan, setidaknya ada beberapa RUU yang ditargetkan bisa diselesaikan segera. Diantaranya, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU Energi Baru Terbarukan, RUU Kebidanan serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

”Semua RUU tersebut bukanlah RUU yang mengawang-awang. Melainkan RUU yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. DPR RI dan pemerintah memang tidak menargetkan penyelesaian RUU dari segi kuantitasnya, melainkan dari segi kualitas dan tingkat urgensi di kehidupan masyarakat,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar ini menegaskan DPR tidak bisa menyelesaikan RUU menjadi Undang-Undang (UU) tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah. Sesuai Pasal 20 UUD 1945, maka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasan RUU tidak bisa dilakukan DPR RI secara sepihak. ”Proses pembahasan RUU bukan hanya menjadi tanggungjawab DPR. Tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama pemerintah. Peran pemerintah besar karena kementerian terkait ikut dalam pembahasan RUU sejak awal. Jika pemerintah tidak hadir, maka otomatis RUU tidak dapat dibahas,” jelasnya.(aen)

TAGS

Berita Terkait

Nasional / MKD Putuskan Revisi UU MD3 Hanya Tambah Kursi Pimpinan


Baca Juga !.