Nasional

Jadi Skenario Politik Untuk Kekuasaan, Hoaks Ancam Keutuhan Bangsa

Redaktur:
Jadi Skenario Politik Untuk Kekuasaan, Hoaks Ancam Keutuhan Bangsa - Nasional

SKENARIO POLITIK - Diskusi yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dengan menghadirkan beberapa narasumber membahas persoalan hoaks di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019). Foto : RIZKA PRADANA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Penyebaran hoaks yang massif dinilai dapat mengancam keutuhan bangsa. Kondisi itu makin parah menjelang Pilpres 2019. Jika tak segera ditangani dapat memecah persatuan dan keutuhan negara. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpandangan, maraknya kabar bohong dalam dunia politik saat ini merupakan skenario politik. Sehingga, mereka menggunakan peluang ini untuk meraih kekuasaan. Menurutnya, banyak politikus mencari jalan pintas untuk menang dengan memanipulasi persepsi publik melalui penyebaran berita bohong.

"Jadi sebetulnya hoaks adalah rancangan yang memang disengaja. Bukan kekhilafan. Benar atau tidak yang dikatakan, tapi ini perkara tujuannya membangun persepsi menang di Pemilu (Pemilihan umum)," jelas Boni dalam diskusi yang digelar LPI di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Salah satu, diterangkan Boni, kasus hoaks yang menghebohkan ialah hoaks 70 juta surat suara tercoblos di Tanjung Priuk. Boni pun menilai hoaks semacam ini merupakan skenario politik. "Apakah itu artinya, hoaks kontainer surat suara itu by design? Ya! Itu bukan soal benar atau salah. Tapi bagaimana membentuk persepsi publik," cetusnya.

Maka dari itu, Boni menyatakan, harus ada kajian mengenai motif politik dan afiliasi para penyebar hoaks dengan partai atau tim kampanye politik. Sebab menurut analisisnya, pasti ada sambungannya.

"Kami berharap, pemilih makin sadar melihat rancangan jahat di balik hoaks yang terus berkembang subur. Hanya dengan begitu, pemilu 2019 dapat menghasilkan pemimpin yang tepat dan baik untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, hoaks sudah menjadi industri, seperti halnya kasus Saracen. Pasca kasus Saracen, berita hoaks menjejali media sosial dan ruang publik, begitu pun ujaran kebencian. Hoaks yang menyerang pemerintah cukup banyak. Dia menyebutkan penyebaran isu tersebut diantaranya, tenaga kerja asing (TKA), tuduhan Jokowi PKI, Jokowi keturunan China dan kasus Ratna Sarumpaet. Tidak hanya petahanan, isu utang yang menyerang Prabowo Subianto dan terakhir kasus tujuh kontainer surat suara tercoblos.

"Kasus terakhir yang ditangani Polri ini harus diusut tuntas. Kasus ini bisa dikembangkan siapa saja yang ikut terlibat. Saya minta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum kepada siapa pun. Jangan menggunakan atas dasar pertimbangan politis dalam mengungkap kasus ini. Karena yang dirugikan adalah masyarakat dan negara," tegas Ketua DPP PGK Bidang Riset dan Kajian Stategis ini saat berada di kantor Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, daya rusak hoaks sangat besar karena merusak masyarakat, timbulnya disharmonis, hubungan sosial masyarakat renggang dan bisa terjadi disintegrasi bangsa. Olehnya itu, kata Karyono, dia mengusulkan agar kasus hoaks dijadikan kasus kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, seperti kasus korupsi dan terorisme. Karyono menuturkan, perlu ada gerakan nasional bahwa hoaks adalah musuh bersama, sehingga hoaks itu tidak menjadi budaya bangsa.

"Regulasi soal hoaks juga diperketat serta penegakan hukum kepada pelaku hoaks. Jangan hanya sekedar meminta maaf. Kalau seperti itu, maka kasus hoaks akan terulang kembali. Terlebih, saat ini hoaks tidak hanya untuk kepentingan politik, tapi sudah menjadi industri," kata Karyono.

Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi. Dia menyatakan, hoaks harus menjadi musuh bersama. Media massa, kata dia, harus menjadi salah satu kekuatan dalam memberantas penyebaran hoaks.

"Karena hoaks di media sosial, twitter, instagram dan di facebook ini dampak negatifnya luar biasa. Sementara yang diuntungkan kelompok-kelompok industri," katanya.(jaa/ant)

Berita Terkait

Nasional / Tak Setuju Penyebar Hoax Dijerat UU Teroris

Nasional / Jangan Terpancing Berita Hoax

Nasional / Kasus Ratna Sarumpaet Sudah P21, Perkara Siap Disidangkan

Politik / Ibu-ibu Cantik Siap Tangkal Hoaks


Baca Juga !.