Opini

Hak atas Air dalam Konteks Privatisasi dan Korporatisasi

Redaktur: Ali Rahman
Hak atas Air dalam Konteks Privatisasi dan Korporatisasi - Opini

oleh: Mohamad Mova Al’Afghani
Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG)
 
Air memiliki posisi sentral dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2005 maupun 2015 keduanya menyinggung pentingnya peranan negara dalam memenuhi hak atas air. Akibatnya, hak atas air perlu diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. General Comment15 dari Kovenan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial menyatakan, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air. Kewajiban memenuhi dilakukan “…by way of legislative implementation” (melalui implementasi peraturan). Pertanyaannya, sejauh manakah Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam (RUU SDA) dan peraturan lainnya yang berlaku menjamin dan mengoperasionalisasikan hak atas air?.

Lebih lanjut, General Comment 15 juga menerangkan kewajiban inti (core obligation) negara, diantaranya kewajiban untuk menjamin sejumlah air untuk keperluan pribadi dan domestik, menjamin bahwa akses kepada air dan fasilitas air tidak diskriminatif, terlebih lagi terhadap masyarakat ekonomi rentan, menjamin kontinuitas pelayanan air serta menjamin keamanan air (dari kontaminasi), “…menjamin langkah langkah untuk mencegah, menangani dan mengontrol penyakit yang berhubungan dengan air, khususnya menjamin akses kepada sanitasi yang layak”.

Dalam hal partisipasi sektor privat, pelapor independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak atas air mengharuskan sektor privat secara demokratis, partisipatif dan transparan. Pelapor independen bahkan mengungkapkan bahwa semua intrumen delegasi, termasuk kontrak harus memenuhi standar Hak Azasi Manusia (HAM). Pelapor independen juga menyoroti fenomena di mana perluasan jaringan oleh sektor privat cenderung tidak dilakukan pada daerah-daerah yang tidak terlalu menguntungkan bagi swasta, kecuali dimandatkan oleh kontrak.

Hak asasi manusia atas air perlu diejawantahkan baik dalam konteks sumber daya air sampai kepada pelayanan air dan sanitasi. Dalam konteks sumber daya air, alokasi air untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari perlu menjadi prioritas. Dalam konteks pelayanan air, isu ketersediaan, akses, kualitas, keterjangkauan, akseptabilitas, partisipasi, kesetaraan, keberlanjutan dan akuntabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Tema krusial yang mengemuka saat ini setelah keluarnya draf RUU Sumber Daya Air yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah terkait masalah privatisasi, komersialisasi, lomodifikasi, dan korporatisasi air. Privatisasi air dalam konteks HAM adalah konsep perubahan dari yang tadinya terbuka (openness) menjadi usaha pribadi (privacy), atau dari yang tadinya negara ke non negara, atau dari komunitas ke individu.

Hanya ada dua negara di dunia ini yang memberlakukan privatisasi penuh terhadap air, yaitu Chile dan Inggris. Namun di Indonesia privatisasi air tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh Undang-Undang. Namun demikian, privatisasi air ada yang berada di antara wilayah public dan privat “commons”. Contohnya masyarakat adat, dan dalam pelayanan air yaitu Dwr Cymru. Privatisasi itu adalah spektrum/gradasi. Yang harus dipahami adalah, kita jangan sampai terjebak pada istilah privatisasi karena konteksnya sangat luas.

Dalam konteks konstitusi di Indonesia, pertanyaan yang penting adalah di manakah kontrol negara itu sendiri? Tentunya kontrol negara harus ada parameternya. Pertanyaanya, apakah kontrak menghalangi negara dalam melakukan regulasi, apakah kontrak menghalangi negara dalam memperluas jaringan air, apakah kontrak menghalangi negara dalam memenuhi kualitas air, dan apakah kontrak menghalangi negara dalam memenuhi keterjangkauan harga air? Jawabnya bisa, contohnya di Jakarta.

Selain privatisasi ada juga korporatisasi. Sebagai korporatisasi, dalam 6 Prinsip Dasar putusan MK memandatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diprioritaskan dalam pengusahaan air. Secara tidak langsung, mandat itu menjurus pada korporatisasi. Padahal, korporatisasi air dapat membuat perusahaan air yang milik publik justru berlaku seperti sektor privat.

Beberapa literatur menyimpulkan bahwa korporatisasi membuat perusahaan air “efisien”. Korporatisasi dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak atas air terutama dalam hal keterjangkauan dan akses. Nah, dalam putusan MK tahun 2005, itu memperbolehkan full cost recovery dengan beberapa persyaratan. Sedangkan tradeable water rights dinilai tidak sesuai UUD 1945. Hak Azasi Manusia atas air tidak mewajibkan model pelayanan tertentu (publik atau privat), yang penting parameter HAM-nya terpenuhi. Isu HAM ini muncul akibat delegasi, sedangkan konsesi dan divestiture saat ini sudah tidak lagi ngetren. Karena HAM dalam pemenuhan hak atas air parameternya lebih pada political economy.

Terjadinya permasalahan HAM dalam delegasi dan partisipasi sektor privat, bisa dilihat dari kontrak yang terkesan rahasia, di mana publik yang tidak pernah diajak rembugan. Rencana perluasan jaringannya juga sifatnya rahasia. Permasalahan delegasi secara umum bukan hanya karena partisipasi sektor privat saja, tetapi karena RUU SDA saat ini lebih menitikberatkan kepada sumberdaya dibandingkan pelayanan.

Sebaiknya air perpipaan dan sanitasi tetap diatur sedikit lebih detail dalam RUU SDA. RUU SDA harus mencakup Availability (ketersediaan), Accessibility (akses), Quality (kualitas), Affordability (keterjangkauan), Acceptability (akseptabilitas), Participation (partisipasi), Equality ) (kesetaraan), Sustainability (keberlanjutan), Accountability (akuntabilitas), apa pun parameter dan bentuk ekonomi politiknya.

Yang jelas, RUU SDA belum cukup melaksanakan hak asasi manusia atas air, padahal hak atas air tersebut merupakan salah satu perintah MK.

RUU SDA belum cukup mengakomodir hak atas air dalam konteks pelayanan air minum dan sanitasi karena difokuskan untuk mengatur air sebagai sumberdaya, dan ada usulan untuk mengatur masalah air minum dan sanitasi dalam Undang-Undang tersendiri.

CRPG mengusulkan agar RUU SDA membuat peluang pengaturan lebih detail atas air minum dan sanitasi karena empat alasan. Pertama, karena pemerintah memiliki target 100 persen akses air universal dan 0 persen rakyat Indonesia buang air besar sembarangan pada 2019. Hal ini akan memerlukan instrumen hukum.

Kedua, karena UU Air Minum dan Sanitasi tidak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat. Ketiga, karena pada prakteknya nanti peraturan air minum dan sanitasi akan dicantolkan pada UU SDA juga. Keempat, karena perintah MK untuk menjamin hak atas air tidak mungkin cukup dilaksanakan dengan RUU SDA dalam format saat ini. (*)

TAGS

Berita Terkait

Opini / Bukan di Monas, Tapi di Citangkolo

Opini / RR: Riuh dan Ruwet

Opini / Pasang Surut Sistem Deteksi Dini Tsunami

Opini / Mengakhiri Perkawinan Anak


Baca Juga !.