Politik

Desak MK Kabulkan Gugatan Kesetaraan Guru PAUD

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Desak MK Kabulkan Gugatan Kesetaraan Guru PAUD - Politik

SWAFOTO-Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Epyardi Asda saat menghadiri acara seribu guru PAUD wilayah Jakarta Selatan dan Pusat, Selasa (15/1/2019).

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Epyardi Asda meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menuntut adanya kesetaraan status. Hal itu terkait dimulainya sidang perdana gugatan pada siang ini, Selasa (15/1/2019).

"Mari kita berdoa agar para hakim MK dapat terbuka hatinya agar dapat menerima gugatan dari guru PAUD. Semoga apa yang sudah ibu perjuangkan untuk pendidikan anak usia dini bisa diakui negara," kata Epyardi Asda dalam sambutannya saat acara istighosah seribu guru PAUD se-Jakarta Selatan di Masjid Al Falah, Pondok Pinang, Jakarta.

Epyardi menerangkan, sebetulnya sudah lama guru PAUD ingin mendapatkan kesetaraan dengan guru usia dini formal lainnya, seperti guru Taman Kanak-kanak (TK) ataupun Raudatul Athfal (RA), namun undang-undang belum mengatur keberadaan mereka.

"Karena sesungguhnya UU Sisdiknas itu dibuat tahun 2003, sedangkan keberadaan lembaga PAUD itu ada di tahun 2005 dan berkembang di 2007. Sehingga pada waktu itu, kawan-kawan di DPR belum sempat mensosialisasikan guru-guru PAUD. Atas dasar itu, saya sangat mendorong agar MK bisa mengabulkan tuntutan kesetaraan guru PAUD itu," terang mantan anggota Komisi V DPR RI.

Andaikan MK tidak mengabulkan, lanjut Epyardi, dirinya yang saat ini menjadi Caleg di Dapil DKI Jakarta 2 meliputi Jakarta Pusat, Selatan dan Luar Negeri, berjanji jika kembali lolos ke DPR akan mendorong adanya revisi UU Sisdiknas.

"Insya Allah akan kita jadikan target prolegnas tahun 2020. Kita akan masukkan sebagai program legislasi yang utama. Hal itu karena jasa mereka sangat besar sebagai penentu karakter generasi bangsa di usia dini," tegasnya.

Kalau guru PAUD tidak mendapatkan kesetaraan melalui undang-undang, maka keberadaan ratusan ribu guru-PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia tidak mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah. "Begitupula dengan kesiapan gubernur DKI Anies Baswedan yang menyatakan siap memberikan dana hibah jika memang sudah ada payung hukumnya atas pengakuan status guru PAUD," pungkasnya menambahkan.

Sesudah acara doa bersama ini, ribuan guru PAUD tersebut akan mendatangi gedung MK guna menghadiri sidang perdana judicial review kesetaraan guru PAUD yang rencananya digelar pada pukul 14.00 WIB. (dil)

Berita Terkait


Baca Juga !.